Sekda DIY : Kompensasi Untuk Warga di TPST Piyungan Sulit Dilaksanakan

Pemerintah Provinsi DIY menyebut desakan untuk permintaan kompensasi bagi warga di kawasan TPST Piyungan masih sulit dilaksanakan.

Sekda DIY : Kompensasi Untuk Warga di TPST Piyungan Sulit Dilaksanakan
Tribun Jogja/ Ahmad Syarifudin
TPST Piyungan dibuka, Armada Truk dan kendaraan pengangkut sampah mulai diperbolehkan untuk membuang sampah, Rabu (31/7/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Provinsi DIY menyebut desakan untuk permintaan kompensasi bagi warga di kawasan TPST Piyungan masih sulit dilaksanakan. 

Hal ini karena aturan dan akuntabilitas pemberian dana atau kompensasi harus berlandaskan payung hukum. 

"Kalau untuk permintaan kompensasi perorangan agak sulit.  Pemerintah tidak bisa serta merta mencairkan dana,  harus ada akuntabilitasnya, " kata Sekda DIY,  Gatot Saptadi,  akhir pekan lalu. 

Perlu diketahui,  sebanyak 170 keluarga yang berada di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menutup akses menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan pada Rabu (31/7/2019).

Warga menuntut kompensasi tunai karena merasa dirugikan akibat penumpukan sampah di kawasan tersebut.

Kurangi Sampah Plastik, Warga Kalipucang Bagikan Daging Kurban Pakai Kreneng Beralaskan Daun Jati

Warga mengklaim telah bertahun-tahun tinggal di kawasan seluas 14,3 hektare tersebut, namun tidak pernah mendapatkan manfaat atau bahkan kompensasi dalam bentuk apapun juga.

Padahal, mereka setiap hari merasakan dampak dari pembuangan sampah, baik polusi udara maupun lingkungan.

Gatot menjelaskan,  pihaknya sudah melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan persoalan di TPST Piyungan ini. Namun,  masih butuh waktu dan strategi dalam mengatasi persoalan ini.  

"Harus saling menghargai dalam persoalan ini.  Kami cari strategi untuk menyelesaikannya.  Jangan kemudian pokoke,  ini yang membuat repot, " ujarnya.

Warga di Sekitar TPST Piyungan Tuntut Kompensasi Tunai, Ancam Kembali Blokir Akses Masuk

Menurutnya, selama ini sudah ada sekitar Rp 250 juta hingga 300 juta yang diberikan untuk pemerintah desa setempat.

Dana tersebut diberikan pada desa yang kemungkinan untuk pembangunan jalan desa,  atau perbaikan infrastruktur lainnya.  

"Tetapi bukan dibagikan untuk warga untuk kepentingan pribadi. Pengelolaan uang itu,  terserah rembug warga bagaimana, " ulasnya. 

Dana tersebut,  kata dia,  berasal dari APBD tiga kabupaten yang membuang sampah di TPST Piyungan.  Termasuk dana dari pengelola Kartamantul.  Adapun untuk kompensasi yang diminta warga hingga saat ini belum diketahui nominalnya. 

"Belum menyebut angkanya, " jelasnya. (Tribunjogja I Agung Ismiyanto)

Penulis: ais
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved