Puluhan Warga Gunungkidul Deklarasikan Revolusi Mental Rakyat Mandiri Tolak Bantuan Kemiskinan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Gerakan deklarasi revolusi mental rakyat mandiri tolak bantuan kemiskinan yang dilakukan di Kecamatan Gedangsari baru dilakukan pertama kalinya dilakukan di Gunungkidul.

Bupati Gunungkidul Badingah siap terapkan gerakan serupa di semua Kabupaten Gunungkidul.

"Masyarakat di sini ternyata memiliki kebesaran hati karena susah mendapatkan bantuan tetapi dikembalikan ke pemerintah karena yang lain belum ada, dan membuktikan warga Gedangsari memiliki kesadaran tinggi," kata Badingah saat ditemui Tribunjogja.com, Selasa (6/8/2019).

Badingah melanjutkan, setelah bantuan dikembalikan ke pemerintah daerah maka bantuan tersebut dapat segera dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

"Karena di Kabupaten Gunungkidul masih banyak yang benar-benar membutuhkan tetapi belum mendapatkan bantuan," ucapnya.

Badingah mengatakan gerakan ini akan ditularkan kepada kecamatan lain yang ada di kecamatan Gunungkidul.

"Mudah-mudahan bisa diikuti kecamatan lainnya dan saya juga akan melakukan pembicaraan ke pihak provinsi agar gerakan seperti ini bisa ditularkan ke kabupaten lain di DIY," ucapnya.

Sementara itu Camat Gedangsari, Imam Santoso mengatakan, dalam gerakan deklarasi ini seharusnya diikuti oleh 80 orang akan tetapi dalam kegiatan kali ini hanya diikuti oleh 30 orang.

"Karena ada keterbatasan sehingga yang hadir hanya 30 orang kalau total yang mengundurkan diri dari PKH ada 80 orang," katanya.

Ia mengatakan ada dua tipe orang yang mendapatkan PKH yang pertama adalah orang yang benar-benar miskin dan satu lagi orang yang mendapatkan bantuan karena adanya kesalahan data.

"Sulit untuk menyadarkan orang yang mendapatkan mendapatkan bantuan karena salah data. Masih banyak yang kesadarannya kurang, untuk itu kami akan mencoba perlahan-lahan untuk menyadarkan mereka," ujarnya.

Sambung Imam setelah deklarasi ini dilakukan, diharapkan dapat membuka hati masyarakat yang sudah mampu namun masih menerima bantuan untuk mundur dari keikutsertaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sementara itu seorang warga yang mengembalikan bantuan, Sutiasih warga Desa Serut, awalnya ia mendapatkan bantuan PKH dan keluar dari Keluarga Penerima manfaat (KPM), ia mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2017.

"Sekarang saya sudah bisa menyekolahkan anak jadi saya mengembalikan bantuan tersebut. Ditambah lagi suami saya sudah mempunyai usaha sendiri yaitu mebel," katanya.