HIPMI DIY Desak Dilakukannya Audit Kinerja PLN

Laporan Reporter Tribun Jogja, Victor Mahrizal

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Padamnya listrik PLN secara mendadak di wilayah Jabotabek dan meluas sampai Jawa Barat, dan sejumlah wilayah lainnya, membuat HIPMI DIY turut angkat bicara.

Peristiwa tersebut juga membuat presiden mendadak menggelar rapat dengan PLN dan kabinet terkait untuk mencari penyebab dan solusi supaya kedepan tidak terjadi lagi listrik padam.

"Bagi kami dari kalangan dunia usaha, apapun hasil rapat yang di lakukan oleh Presiden tidak bisa merubah kondisi dimana saat ini masyarakat konsumen PLN telah mengalami kerugian yg sangat besar, terutama kami kalangan dunia usaha baik itu usaha jasa, industri dan perdagangan," kata Ketua Umum HIPMI DIY, Teddy Ghani Karim, Senin (5/8/2019).

• Pakar UGM Sarankan PLN Bangun Pembangkit Listrik Tersebar

Menurutnya, kalangan dunia usaha listrik merupakan urat nadi dan jantung bagi berputarnya roda bisnis yang kami lakukan, dengan adanya listrik padam secara masal banyak sekali di kalangan dunia usaha tidak bisa melayani konsumen dengan baik, antara lain order tidak bisa tepat waktu, tidak bisa berproduksi dan seterusnya, belum lagi perusahaan jasa yg menggunakan teknologi yg semua itu sangat tergantung pada aliran listrik.

"Hal seperti ini sudah sangat sering terjadi di mana listrik selalu padam tiba-tiba, dan hampir melanda seluruh nusantara," ujarnya.

Oleh karena itu, Teddy menegaskan bahwa PLN sangat perlu di audit dan dievaluasi kinerja nya, dan pihak manajeman PLN harus bertanggungjawab atas kerugian dunia usaha dan konsumen PLN secara umum.

• Hoaks, PLN Bantah Pemadaman Listrik Serentak Jateng-DIY pada Rabu Besok

"Menteri terkait dengan ini  wajib pula bertanggung jawab jangan hanya staf PLN aja yang di suruh menjelaskan dan bicara," imbuhnya.

Menurut Teddy, masyarakat tidak butuh penjelasan tetapi tanggungjawab kongkret dari pihak PLN. "Jangan hanya bisa secara diam-diam menaikkan tarif dasar listrik saja," tandasnya.

Teddy menambahkan bahwa kondisi yang terjadi juga di sebabkan oleh tidak adanya kompetisi di bidang kelistrikan di indonesia, sampai saat ini PLN sebagai penguasa tunggal kelistrikan di indonesia.

"Oleh karena nya pemerintah perlu berpikir ke depan bagaimana misalnya membuka kran investasi kelistrikan di indonesia," ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)