Ragukan Sistem E-Voting, Hak Pilih Warga di Sleman Dikhawatirkan Terancam

Pemerintah Kabupaten Sleman dinilai terlalu prematur ketika memutuskan menerapkan sistem E-Voting tersebut.

Ragukan Sistem E-Voting, Hak Pilih Warga di Sleman Dikhawatirkan Terancam
Tribun Jogja/ Alexander Ermando
Humas Manikmoyo Tomon Haryo 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Alexander Ermando

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Puluhan Kepala Desa yang tergabung dalam Paguyuban Desa Sleman Manikmoyo berunjuk rasa menolak diterapkannya sistem E-Voting pada Pilkades 2020.

Humas Manikmoyo, Tomon Haryo, memandang Pemerintah Kabupaten Sleman terlalu prematur ketika memutuskan menerapkan sistem tersebut.

"Sistem tersebut terkesan dipaksakan pada Pilkades mendatang," kata Tomon di Pendopo Parasamya, Kantor Bupati Sleman, Kamis (01/08/2019).

Sementara itu, Ketua Paguyuban Manikmoyo, Irawan, mengkhawatirkan warga desa terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan Pilkades mendatang.

Sebab ada potensi tidak semua warga bisa memahami penggunaan alat elektronik untuk proses E-Voting. Apalagi ini pertama kalinya bagi mereka.

"Belum lagi proses sosialisasi yang lama dan membutuhkan biaya tidak sedikit," jelas Irawan.

Lewat unjuk rasa tersebut, Paguyuban Manikmoyo menyampaikan sejumlah tuntutan.

Selain menolak dan membatalkan Raperda tentang E-Voting Pilkades, mereka juga meminta DPRD lebih cermat dalam mengkaji isi Raperda.

Manikmoyo pun meminta Pemkab Sleman lebih komprehensif dan sinkron dalam membuat kebijakan.

Ketua DPRD Sleman, Haris Sugiharta, sempat bertemu langsung dengan perwakilan Manikmoyo.

Proses audiensi berlangsung sekitar kurang dari setengah jam.

"Tuntutan ini kami terima dahulu untuk dibahas nantinya di rapat panitia khusus (pansus)," kata Haris usai audiensi.(*)

Penulis: Alexander Aprita
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved