Yogyakarta

Ada Anomali dalam Angka Kemiskinan di Yogyakarta

Pemerintah Provinsi DIY menargetkan penurunan angka tingkat kemiskinan hingga 7 persen pada tahun 2022 mendatang.

Ada Anomali dalam Angka Kemiskinan di Yogyakarta
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM - Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Bambang Wisnu Handoyo menegaskan, kemiskinan dan ketimpangan di DIY memiliki anomali yang luar biasa.

Bahkan, dia menyebut cara perhitungan BPS berbeda karena dengan pendekatan konsumsi.

“Menyikapi angka kemiskinan dan ketimpangan ini memang ada anomali luar biasa. Karakter masyarakat DIY itu yang paling penting ternak makan, tabungan ada, cucunya datang,” urainya pada Tribunjogja.com.

Dia menjelaskan, cara perhitungan BPS berbeda.

Lemari Lila Padukan Kain Batik dan Desain Kasual

Kemiskinan tersebut, ujar Bambang pun hanya diukur dari segi konsumsi.

Sementara, makanan, kesehatan dan pendidikan dan aset tidak dihitung.

“Ada yang hemat dan makan tidak sampai Rp 400 ribu per bulan masuk kategori miskin. Padahal, pendapatannya Rp 1,2 juta per bulan,” katanya.

Kepala Bappeda DIY, Budi Wibowo menjelaskan, beberapa permasalahan yang dihadapi DIY dalam penurunan kemiskinan karena terjadinya inclusion error.

Hal ini karena kesalahan sasaran penerimaan program kepada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak tetapi menerima dan exclusion error, yaitu kesalahan yang terjadi karena orang yang seharusnya menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan namun kenyataannya malah tidak menerima.

Gubernur DIY : Butuh Waktu untuk Selesaikan Gini Ratio

“Penyebabnya adalah ketidaksesuaian data dalam pendataannya. Kondisi masyarakat yang berubah (sebelumnya miskin  menjadi tidak miskin, atau sebaliknya), serta  tidak maksimalnya proses verifikasi dan validasi (verivali),” urainya.

Proses verivali sesuai aturan yang berlaku, sehingga inclusion dan exclusion error tidak terjadi.

Hal ini sesuai Permensos No 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pemerintah Provinsi DIY menargetkan penurunan angka tingkat kemiskinan hingga 7 persen pada tahun 2022 mendatang.

Penurunan kemiskinan ini ditargetkan rata-rata 1 persen per tahun karena saat ini angka kemiskinan mencapai 11,81 persen di atas rata-rata angka nasional 9,66 persen.

Sementara terjadi loncatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo sebesar 10,62 tahun 2018 dari 5,97 pada tahun 2017, serta tingkat kemiskinan di kabupaten Kulon Progo turun dari 20,03 persen menjadi 18,30 persen atau sebesar 1,73 persen. (*)

Penulis: ais
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved