Gini Ratio Masih Tinggi di Yogyakarta

TRIBUNJOGJA.COM -  Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara mengenai angka ketimpangan (gini ratio) yang masih tinggi di DIY.

Menurut Sultan adanya ketimpangan sosial ini dikarenakan berbagai macam persoalan dan tidak selalu negatif.

“Adanya (ketimpangan sosial) ini bukan dari sisi negatif saja, namun kalau dilihat dari sisi positifnya berarti ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” ujar Sultan HB X di sela-sela acara penandatanganan Nota Kesepahaman BPD DIY, KPK, dan Pemda DIY terkait optimalisasi PAD di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Selasa (16/7/2019).

Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat, angka ketimpangan pengeluaran penduduk di wilayah setempat mengalami peningkatan pada Maret 2019 dibandingkan kondisi satu semester sebelumnya.

• Lemari Lila Padukan Kain Batik dan Desain Kasual

Kondisi tersebut tercermin dari angka gini ratio Maret 2019 yang tercatat sebesar 0,423 atau naik 0,001 poin dibandingkan September 2019 sebesar 0,422.

Di samping itu, angka gini ratio di perkotaan dan di pedesaan tercatat juga mengalami peningkatan pada Maret 2019 jika dibandingkan dengan September 2018.

Angka Gini Ratio di perkotaan sebesar 0,424 atau naik 0,003 poin dalam satu semester terakhir.

Sementara itu, angka Gini Ratio di perdesaan sebesar 0,328 atau naik 0,002 poin dibandingkan kondisi September 2018.

Menurut Sultan di DIY ini banyak orang yang pada saat disurvei tingkat konsumsinya rendah.

Bahkan, meski pendapatannya lumayan, pengeluaran untuk konsumsi pun cukup rendah.

• Kemenperin Sebut DIY Punya Potensi Tekan Angka Gini Ratio Lewat Industri Kreatif

“Jadi angka kemiskinan itu berdasarkan konsumsi, bukan melihat aspek pendidikan kesehatan. Pendapatannya tinggi, tapi untuk makan irit atau kurang dari Rp 400 ribu,” ujarnya.

Bahkan, banyak juga warga yang lebih mementingkan pakan ternak cukup dibandingkan kualitas konsumsi sehari-hari.

“Orang Yogya susah juga. Ditanya makannya apa seadannya yang penting kambing dan sapi sehat. Itu problem yang kami temukan di daerah dan kabupaten,” urainya.

Sultan menegaskan, dilihat dari sisi lain adanya ketimpangan ini juga bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Hanya, pertumbuhan ini memang tidak dirasakan bagi masyarakat dengan pendidikan rendah dan penghasilan yang rendah.