Bantul

BPN Bantul Gandeng Saber Pungli Dampingi Sosialisasi PTSL

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Bantul pada tahun ini ditargetkan menerbitkan 68.500 sertifikat.

BPN Bantul Gandeng Saber Pungli Dampingi Sosialisasi PTSL
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Bantul 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Bantul pada tahun ini ditargetkan menerbitkan 68.500 sertifikat.

Ada 25 desa yang dialokasikan untuk PTSL di Kabupaten Bantul.

Badan Pertanahan Negara (BPN) pun rutin menggelar sosialisasi di desa-desa ini terkait syarat dan proses PTSL termasuk soal biaya.

Lemari Lila Padukan Kain Batik dan Desain Kasual

Koordinator Kegiatan PTSL Bantul RM Supramono mengatakan PTSL ini dari  sama sekali tak dipungut biaya.

"Kalau yang untuk BPN kan sudah dibiayai dengan anggaran pemerintah. Tapi di sana ada SKB tiga menteri yang kemudian ditindaklanjuti dengan perbup nomor 75 tahun 2017," jelasnya.

Kata Supramono, salam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri DPTT tersebut tertulis biaya yang diperlukan untuk Jawa dan Bali Rp150.000.

Juga tertulis dalam SKB tersebut, biaya tersebut tidak termasuk biaya pembuatan akta, BPHTB, dan pajak penghasilan.

"Biaya dari masyarakat, kita tidak ikut terkait dengan itu. Semua yang menentukan pokmas dan masyarakat. Mereka menerapkan itu berapapun besarannya berdasar kesepakatan. Beda-beda tergantung mereka," katanya.

Banyak Gedung Kantor Pemerintahan di Bantul Belum Ber-IMB, Pemkab Targetkan Selesai Tahun Ini

Disinggung soal kemungkinan terjadinya pungutan liar, katanya ia telah menggandeng tim saber pungli dalam tiap sosialisasi yang dilakukan di desa-desa.

"Kita gandeng tim saber pungli kabupaten untuk melakukan sosialisasi pendampingan pada mereka. Rambu-rambunya itu, selama tidak terlepas dari aturan itu berarti aman," ujarnya.

Juga soal adanya aduan atau laporan adanya pungli, ia menyebut pihaknya tidak mengcover hal tersebut.

"Selama ini kita tidak mengcover itu, terkait itu larinya ke pokmas. Memang penentuan biaya mereka harus aktif menentukan. Untuk itu kita pendampingan dengan inspektorat daerah," paparnya.

Hingga saat ini BPN masih rutin menggelar sosialisasi.

"Kemarin ada sosialisasi di Wonokromo dan desa lainnya juga," tuturnya.(*)

Penulis: amg
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved