Kulon Progo Berikhtiar Bebas Malaria 2021

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Kulon Progo tengah berikhtiar untuk menjadi kabupaten yang terbebas dari penyakit malaria di 2021.

Diharapkan sertifikat eliminasi malaria bisa segera tercapai. 

Adapun satu di antara kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapat sertifikat eliminasi malarian adalah rasio sediaan darah (slide) malaria positif dibanding sediaan keseluruhan harus kurang dari lima persen.

Selain itu, di wilayah stempat tidak ada penularan dalam tiga tahun berturut-turut, dan Annual Paracite Incidence (API) atau angka kesakitan malaria kurang dari satu per 1000 penduduk. 

• Jamur Ini Hasilkan Racun yang Bisa Bunuh Nyamuk Malaria

"Kulon Progo satu-satunya kabupaten/kota yang belum bersertifikat eliminasi malaria karena masih adanya kasus penularan,"kata Konsultan Malaria dari Perbukitan Menoreh, Jana Kartika Fitria dalam pertemuan memperingati Hari Malaria se-Dunia, Senin (24/6/2019) di RUang Sermo, Kompleks Pemkab Kulon Progo.

Acara diikuti oleh pemerintah dari 24 desa di Kecamatan Kokap. Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, dan Pengasih, Camat, serta pengelola program di rumah sakit dan puskesmas se-Kulon Progo.

Menurutnya, pemeliharan dalam menjaga penularan malaria meliputi penanggulangan wabah atau Surveilans Epidemiologi, pencegahan dan penangulangan faktor resiko, peningkatan kapasitas SDM dengan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Serta, penemuan tatalaksana penderita dengan tindak lanjut pengobatan.

• DIY Tandatangani Komitmen Bebas Malaria

Adapun manfaat kabupaten/kota yang telah terbebas malaria adalah jaminan bahwa tidak ada penularan malaria di seluruh wilayahnya.

Pihaknya juga meminta kewaspadaan bersama terhadap penduduk yang berpergian atau datang dari daerah endemis malaria agar segera memeriksajab diri supaya tidak menularkan kepada warga lain.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kulon Progo, Baning Rahayujati mengatakan target yang ingin dicapai yakni pada 2021 Kulon Progo bebas dari malaria.

Pihak desa dan puskesmas diharapkan kesiapannya pada Agustus 2019 untuk menggumpulkan dokumentasi, laporan dan kegiatan terkait sertifikat eliminasi malaria. 

Kegiatan surveilans disebutnya juga mencakup migrasi selain juga epidemiologi.

"Dokumentasi dan pelaporan perlu ditingkatkan pelaksaananya di semua Puskesmas dan jajarannya,"kata Baning.(TRIBUNJOGJA.COM)