Pendidikan

AMPPY Desak Pemerintah Daerah Sempurnakan Sistem Zonasi PPDB di DIY

Karena menurut dia, perbandingan antara pihak yang protes sebenarnya lebih sedikit dari pihak yang setuju dan mendukung sistem ini.

AMPPY Desak Pemerintah Daerah Sempurnakan Sistem Zonasi PPDB di DIY
istimewa
Sesi konferensi pers oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) di Kantor LBH Yogyakarta, Senin (24/6/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sejumlah lembaga sosial masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) meminta pemerintah daerah dalam hal ini Pemda DIY memberikan perhatian khusus terhadap sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang saat ini sedang bergulir.

“Meski sistem zonasi PPDB tahun ini sudah lebih baik daripada tahun lalu, tapi kami mendesak pemerintah untuk terus menyempurnakanya. Faktanya, masih ada yang perlu diperbaiki,” kata Yogi Zul Fadli, salah satu pengurus AMPPY saat sesi jumpa pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DIY, Senin (24/6/2019).

Penyempurnaan ini bisa dilakukan dengan memastikan anak-anak dalam satu wilayah pasti mendapat sekolah yang dihitung berdasar jumlah siswa sekolah dalam wilayah tersebut dan daya tampung siswa di sekolah tersebut.

Hal ini, demi memastikan setiap anak mendapatkan sekolah dengan sistem zonasi ini.

Nilai UN Rendah, Orangtua Khawatir Anaknya Tidak Diterima di SMA Tujuan

Di kesempatan yang sama, Dyah Roesusita dari Satu Nama, sebuah lembaga yang aktif bergerak dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi lewat program penguatan masyarakat di tingkat basis, advokasi kebijakan publik dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil ikut serta menyampaikan pandangannya.

“Pada dasarnya setiap anak di Indonesia punya hak yang sama dalam mendapatkan fasilitas pendidikan dari pemerintah. Semua anak berhak sukses melalui fasilitas pendidikan yang ia dapat dan kontribusi negara. Semua anak yang pintar dan kurang pintar berhak mendapatkan fasilitas pendidikan ini,” kata Dyah.

Sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB ini meski masih menemui sejumlah kekurangan dan membutuhkan penyempurnaan di sana sini namun bagi Dyah bisa menjadi jalan bagi pemenuhan hak anak-anak dari beragam latar belakang.

Artinya, anak yang kurang mampu secara ekonomi atau kecerdasan berhak atas fasilitas pendidikan.

Dyah pun menyoroti sejumlah pihak yang sempat melakukan protes atas penerapan sistem zonasi ini.

Karena menurut dia, perbandingan antara pihak yang protes sebenarnya lebih sedikit dari pihak yang setuju dan mendukung sistem ini.

Hanya saja, mereka yang setuju dan mendukung sistem ini jarang terekspose ke permukaan.

“Misal anak yang kurang beruntung dari segi ekonomi dan tidak terlalu pintar bisa bersekolah di sekolah favorit yang dekat dengan rumahnya. Situasi ini sudah puluhan tahun tidak terjadi. Kalau yang protes itu biasanya anaknya sudah pintar atau kaya dan ingin dapat sekolah dengan fasilitas maksimal,” kata Dyah.

SMA Swasta Sepi Peminat Gara-gara Sistem Zonasi

Sudah seharusnya, ada unsur kebanggaan saat anak dari struktur sosial bawah atau pihak yang kurang beruntung dan termarjinalkan bisa tetap mendapat fasilitas pendidikan terbaik.

Tak lantas memandang sebelah anak yang sudah pintar atau mampu secara ekonomi, karena mereka sudah pasti bisa bersekolah di sekolah manapun. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: sus
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved