Sistem Zonasi PPDB 2019 Belum Dipahami Kepala Daerah, Pengamat Beri 4 Rekomendasi Perbaikan

Esensi sistem zonasi belum dipahami banyak gubernur dan bupati atau wali kota. Tentu karena berbagai kepentingan, mereka memprotes sistem ini

Sistem Zonasi PPDB 2019 Belum Dipahami Kepala Daerah, Pengamat Beri 4 Rekomendasi Perbaikan
TRIBUNJOGJA.COM / Siti Umaiyah
Ratusan orangtua dan calon siswa SMA sedang mengantri pengambilan token di SMA N 8 Yogyakarta pada Kamis (20/6/2019). 

.

TRIBUNJOGJA.COM - Penerapan sistem zonasi pada Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru ( PPDB) 2019 mensyaratkan bahwa jarak dari rumah ke sekolah menjadi prioritas, bukan nilai rapor dan ujian nasional.

Sistem ini menimbulkan pro dan kontra berbagai kalangan masyarakat karena dalam pelaksanaannya ditemui berbagai masalah di lapangan.

Mahasiswa Fisipol UGM Bisa Sarapan Gratis Sebelum Ujian Semester

Merespons hal itu, pengamat pendidikan Ahmad Rizali mengatakan, ada empat perbaikan yang perlu diperhatikan pemerintah terkait pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB kali ini.

1. Sinkronisasi Pusat-Daerah

Menurut dia, belum banyak pihak yang mengerti tentang pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB kali ini, termasuk para kepala daerah.

Maka dari itu, hal pertama yang harus diperbaiki yaitu mereka harus menyatukan visi bersama Kemendikbud sehingga bisa sejalan.

“Menyinkronkan visi Kemendikbud dengan sebagian provinsi, kabupaten atau kota,” ujar Ahmad saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

2. Perlunya Lembaga Bersama

Hal kedua, yakni pemerintah pusat dan daerah belum menyatu dalam pelaksanaan sistem zonasi.

Halaman
123
Editor: iwanoganapriansyah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved