Pemprov DIY Ajukan Kuota CPNS 1.700 Orang, Prioritas pada Tenaga Fungsional dan Administrasi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY mengajukan kuota untuk calon pegawai negeri sipil (cpns)  sebanyak 1.700 orang. 

Pemprov berharap pengajuan ini bisa diakomodir pemerintah pusat lantaran jumlah PNS yang akan pensiun mencapai 5.000 orang di tahun 2020.

"Kami ajukan sama dengan saat rekrutmen CPNS tahun lalu.  Namun,  perkara disetujui semua atau tidak walahuallam, " kata Kepala BKD DIY,  Agus Supriyanto,  Kamis (13/6/2019).

• Penerimaan CPNS dan PPPK 2019, Usulan Kebutuhan Formasi Paling Lambat Minggu Kedua Juni

Agus menjelaskan,  dari pengajuan tahun lalu,  kuota CPNS yang diterima hanya berkisar 766.

Namun, pihaknya berharap bisa diterima pengajuannya karena banyaknya PNS yang akan purna tugas tahun 2020 mendatang. 

"PNS yang pensiun tahun 2020 kurang lebih 5000 orang," ujarnya. 

Agus menjelaskan,  perhitungan ini berasal dari jumlah pegawai yang pensiun setiap tahunnya ada 900 orang. 

• Informasi Pendaftaran CPNS 2019 - Butuh Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi untuk Kerjakan Soal HOTS

Agus menjelaskan, meski sudah ada penambahan pegawai dari penerimaan cpns belum lama ini, namun kekurangan ini masih menjadi PR. 

Pengajuan kuota CPNS ini sudah dilaksanakan sejak bulan Januari lalu. 

Untuk formasinya,  jika pada saat rekrutmen tahun lalu lebih banyak tenaga pengajar, saat ini akan banyak pada fungsional dan tenaga administrasi.  

"Nanti formasinya merata tidak hanya pendidik,  namun juga fungsional dan tenaga administrasi, " katanya.  

• Tahun Ini, Pemkab Sleman Usulkan 727 Formasi CPNS dan PPPK

Adapun untuk kepastian jadwal, Agus menyebut masih menunggu pemerintah pusat. 

Dari informasi awal, rekrutmen ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November 2019 mendatang. 

Sementara untuk PPPK,  akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. 

Untuk tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga kini belum ada pemberitahuan dari pusat.

Dia berharap agar SK untuk PPPK bisa segera turun dan bisa segera dipekerjakan untuk mengisi kekosongan formasi.

“Untuk pegawai K2 pun boleh mendaftar jika memang memenuhi persayaratan umurnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov DIY telah menyerahkan SK untuk 758 cpns. 

Dari jumlah tersebut, untuk penyandang disabilitas hanya terpenuhi dua orang padahal semestinya 8.

Sehingga, kuota untuk difabel belum terpenuhi 2 persen. 

Dua orang penyandang disabilitas ini terdaftar sebagai guru dan programmer komputer di Disnaker.

“Harapan kami, mereka bisa bekerja secara profesional, berlomba sesuai kompetensi, kecil personelnya tapi profesional,” tegasnya.  

Analisis Kebutuhan

Wakil Ketua DPRD DIY,  Arif Noorhartanto,  menjelaskan,  ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rekrutmen CPNS. 

Hal ini seperti beban anggaran untuk tunjangan kinerja, diklat.

Hal tersebut harus dipikirkan sejak awal secara matang. 

Dalam hal ini,  analisis yang dibutuhkan oleh BKD adalah perlu tidaknya penambahan pegawai. 

Atau pengoptimalan kapasitas pegawai dengan beberapa metode. 

Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas dengan budaya kerja yang optimal. 

Pengadaan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai pun bisa menjadi solusi. 

• Plt. Kabag TU Ingatkan Kewajiban ASN saat Penyerahan 95 SK CPNS Kemenag DIY

Selain kapasitas,  instrumen tunjangan penghasilan atau tunjangan kinerja bisa menjadi opsi yang cukup bagus. 

Harapannya,  tukin menjadi pemantik bagi peningkatan kinerja.  

Usai mempertimbangkan dua hal ini,  jika BKD memang memerlukan pengisian pegawai, maka hal ini bisa dilakukan. 

"Atau, dari analisis BKD bisa melihat budaya kerja yang belum optimal. Bukan semata-semata karena jumlah pegawai kurang, " jelasnya. 

Untuk optimalisasi honorer dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pun perlu evaluasi. 

Hal tersebut bisa disinergikan untuk mengatasi jumlah pegawai yang terus menurun namun pengisiannya tidak sebanding. (TRIBUNJOGJA.COM)