Kota Yogyakarta

Pengusaha Tolak Wacana Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor

Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) menolak rencana Pemda DIY yang akan memberlakukan kawasan M

TRIBUNJOGJA.COM / Yosef Leon Pinsker
Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) saat memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (1/6/2019). 

"Pedestarian ini sebenarnya hanya satu dari sekian banyak persoalan yang kami hadapi dan sampai hari ini belum ada penyelesaian," ujarnya.

Tak Lama Lagi Malioboro Yogyakarta Steril Kendaraan Bermotor, Cuma Becak, Andong dan Pejalan Kaki

Dia juga mengklaim, keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) sudah semakin banyak hingga menggerus keberadaan para pengusaha.

"Antara jumlah PKL dan pengusaha sudah sangat tidak proporsional. Dari dua paguyuban saja anggotanya 1284. Itu versi mereka, belum lagi yang jualan makanan, padahal toko kita hanya 200," jelasnya.

"Kami pun kadang-kadang mau masuk toko sendiri bingung. Malah kemarin ketika mau masang jalan biar ada orang jalan ke toko malah bersitegang dengan mereka, malah mereka yang menentukan padahal statusnya mereka yang menempati lahan kami," sambung Sodikin.

Ia juga menuding, bahwasanya sebagian besar dari para PKL bukan dari pedagang kecil.

Ia mengklaim ada diantara PKL yang mengurusi lahan dan menyewakan kepada pedagang lain dengan jumlah 5-10 titik.

"Bayangkan kalau satu titik kontraknya 40-50 juta, bahkan sampai 60 juta. Ada ketidakadilan disitu," ungkapnya.

Pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang meresahkan.

Kebijakan Malioboro bebas kendaraan bermotor sebelumnya juga pernah keluar pada akhir tahun lalu, namun hingga kini belum juga diterapkan.

"Kami minta pemerintah jangan membuat wacana yang meresahkan. Ketika itu dulu mau diterapkan kami tanya Walikota katanya belum. Jadi antara instansi lain berbeda-beda," urainya.

Untuk itu PPMAY meminta pemerintah menetapkan jadwal pasti kapan Malioboro bebas dari kendaraan bermotor.

Jika itu diterapkan Juni seperti yang diwacanakan, pihaknya tegas menolak.

Disamping itu, pihaknya juga meminta dilibatkan dalam mendiskusikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan wilayah Malioboro, agar dapat memberikan masukan. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved