Kota Yogya

Komisi D DPRD Sebut Juli 2019 Warga Kota Yogyakarta Terancam Tak Bisa Akses BPJS-JKN

Semua penduduk yang berdomisili di Kota Yogyakarta dalam membayar iur BPJS Kelas III akan ditanggung oleh Pemkot Yogya dibiayai melalui APBD.

Komisi D DPRD Sebut Juli 2019 Warga Kota Yogyakarta Terancam Tak Bisa Akses BPJS-JKN
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Intruksi Presiden nomor 8 tahun 2017 menyebutkan bahwa seluruh pemerintah daerah baik Gubernur, walikota dan bupati wajib mengikutsertakan warganya dalam program jaminan kesehatan nasional serta wajib meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan JKN-KIS.

Oleh sebab itu, beberapa wilayah menarapkan sistem Universal Health Coverage (UHC).

Berdasarkan hal tersebut, beberapa wilayah yang sudah menarapkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mulai mengintegrasikan dengan program JKN-KIS yang diprakarsai BPJS JKN per tanggal 1 Januari 2019.

Dua Rekomendasi Brand Fashion Lokal Kekinian

Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta membuat kesepakatan bersama untuk implementasi program tersebut dengan nama program PDPD (Pemerintah Daerah mendaftarkan Penduduk Daerah).

Dalam program ini, semua penduduk yang berdomisili di Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kewajibannya yaitu iur bayar BPJS Kelas III akan ditanggung oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan dibiayai melalui APBD.

Antonius Fokki Ardianto, pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa hal ini dimaksudkan untuk memenuhi Hak kesehatan bagi rakyat khususnya masyarakat di Kota Yogyakarta sesuai dengan konstitusi yaitu UUD 1945.

Tetapi beberapa hari ini hak rakyat dalam mengakses kesehatan yang difasilitasi melalui APBD Kota Yogyakarta akan terancam.

BPJS Kesehatan Terapkan Close Payment System Untuk Peserta Mandiri yang Didaftarkan Kolektif

Aturan ini dikhawatirkan hak rakyat dalam mengakses kesehatan juga akan terganggu.

Hal ini didasarkan atas dasar telah diterbitkannya aturan terbaru dari BPJS JKN di Jakarta.

"Aturan BPJS JKN yang terbaru disinyalir bagi masyarakat yang sebelum mengikuti program PDPD memiliki tunggakan dan tidak melunasi dalam jangka waktu 6 bulan maka tidak akan difasilitasi dalam mengakses hak kesehatan di faskes manapun artinya harus membayar sendiri," katanya dikutip TribunJogja.com dari pesan tertulisnya, Kamis (16/5/2019).

Halaman
12
Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved