Bantul

Perusahaan di Bantul Harus Bayar THR Paling Lambat H-7 Lebaran

Disnakertrans Minta Perusahaan di Bantul Harus Bayar THR Paling Lambat H-7 Lebaran

Perusahaan di Bantul Harus Bayar THR Paling Lambat H-7 Lebaran
Tribun Jogja/Ahmad Syarifudin
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Sulistyanto 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mengimbau kepada perusahaan di daerah Bantul untuk mematuhi ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja. THR diberikan paling lambat H-7 sebelum lebaran.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Sulistyanto mengatakan Pemerintah Kabupaten Bantul sudah melayangkan surat edaran [SE] yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Swasta, BUMN atau BUMD, Yayasan, Badan Usaha dan Badan Usaha Sosial.

"Termasuk toko. Bukan hanya toko modern tetapi toko - toko biasa dan rumah makan yang memiliki pekerja. Semuanya kita kasih edaran. Pemberian THR paling lambat maksimal H-7 lebaran," katanya, ditemui di kantornya, Jumat (10/5/2019).

Berbuka Puasa Istimewa Aneka Masakan Nusantara di Swiss-Belboutique Yogyakarta

Dalam surat edaran yang ditandatangani Bupati Bantul Drs Suharsono itu, perusahaan penyedia lapangan kerja diminta untuk mematuhi ketentuan. Yaitu THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja minimal satu bulan.

Besaran THR yang diberikan dilihat dari masa kerja. "Satu tahun kerja mendapatkan satu bulan upah," terangnya.

Sedangkan pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu bulan terus menerus namun kurang dari 12 bulan. Maka diberikan tunjangan hari raya secara proporsional.

Adapun total pekerja di Kabupaten Bantul, kata Sulistyanto yang tercatat dan teregister di Disnakertrans, jumlahnya sekarang ini ada sekitar 65.000 orang.

Jadwal Buka Puasa dan Imsakiyah Terlengkap Ramadhan 2019 Wilayah Yogyakarta Hari Ini

Sulistyanto mengatakan akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak atau telat membayar kewajiban THR kepada para pekerjanya. Sanksi yang diberikan berupa teguran, teguran tertulis hingga sanksi administrasi.

Disnakertrans akan membuka posko pengaduan dan melakukan pemantauan langsung ke perusahaan. Pemantauan dilakukan H-10 sampai H-5 sebelum lebaran.

"Pemantauan ini kita ingin melihat langsung. Karena ada hal-hal yang perlu kita pantau," ungkap dia. (Tribunjogja I Ahmad Syarifudin)

Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved