Ribuan Warga Binaan Pemasyarakatan di Yogyakarta Salurkan Hak Pilih

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Narapidana di seluruh lapas dan rutan di DIY mendapat fasilitas untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

Dari 9 Unit Pelaksana Teknis yang ada di DIY, 8 di antaranya menyediakan TPS untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Menurut data Kanwil DIY Kemenkum HAM, jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah 1.670.

• 5 Tempat Wisata Alam di Kulonprogo, Mulai dari Kalibiru Hingga Kebun Teh Nglinggo

Namun tidak semua WBP bisa menyalurkan hak pilihnya.

Dari 1.670, hanya 1.028 WBP saja yang memenuhi syarat, sehingga bisa menggunakan hak pilihnya di TPS khusus yang disediakan.

Kepala Kanwil DIY Kemenkum HAM, Krismono mengatakan pihaknya telah berupaya untuk memfasilitasi WBP yang tidak bisa mencoblos, namun ada berbagai kendala.

"Rata-rata yang tidak bisa mencoblos itu karena tidak punya NIK, dan warga luar Yogyakarta. Untuk warga luar Ypgyakarta kan harus memiliki A5, namun mereka tidak punya. Berarti kan tidak memenuhi syarat, makanya mereka tidak bisa mencoblos," katanya kepada wartawan usai mencoblos di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Rabu (17/4/2019).

Menurut pantauannya, pemungutan suara di 8 lapas/rutan di DIY berjalan lancar.

Hal itu karena pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri sangat baik.

Selain itu, untuk melakukan pemilihan WBP akan dipanggil per blok masing-masing.

Hal itu supaya tidak terjadi antrean yang panjang.

• Kendala Teknis Sempat Warnai Pemungutan Suara di Gunungkidul

"WBP sudah didata per blok, sudah ada daftarnya. Jadi nanti akan keluar per blok, sehingga tidak terjadi antrean yang panjang. Kami juga sudah sediakan tempat duduk, sehingga WBP juga nyaman saat menunggu," jelasnya.

"Tentu ini juga karena persiapan masing-masing juga sudah sangat matang. Sebelum pelaksaan juga masing-masing lapas/rutan sudah melakukan simulasi. Sehingga Pemilu hari ini berjalan lancar. Harapannya sampai nanti penghitungan suara juga berjalan lancar," sambungnya.

Meski berjalan lancar, Kepala Lapas Perempuan, Retno Yudihardiningsih mengungkapkan, sebagai TPS khusus, tentu perlu juga diperlakukan secara khusus.

Hal itu karena WBP tak bisa leluasa dalam mengurus syarat-syarat untuk bisa mendapatkan hak pilihnya.

"Ada 33 yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnhya. Kami memang sudah berkoordinasi dengan KPU, sebisa mungkin difasilitasi, tetapi kan kasian juga kalau mereka tidak bisa mencoblos. Makanya sebagai TPS khusus, ada baiknya juga dipikirkan lebih khusus," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Rutan Kelas IIA Yogyakarta, Agustiyar Ekantoro.

Menurutnya paling tidak WBP bisa mencoblos menggunakan e-KTP yang sudah ada. 

"Ya paling tidak kalau sudah ada e-KTP boleh nyoblos. Karena permasalahan di sini, WBP tidak terdaftar di DPT asalnya, tetapi mereka punya e-KTP. Kan kasihan jika mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Ada sekitar 41 WBP yang akhirnya tidak mencoblos, padahal antusias WBP sangat tinggi," tambahnya. (*)