Guru Honorer di Gunungkidul Ambil Sikap Netral dalam Pemilu 2019

Laporan Reporter tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Guru honorer Di Kabupaten Gunungkidul ambil sikap netral dalam pemilu 2019 yang tinggal bebeapa minggu akan segera berlangsung.

Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul Aris Wijayanto mengatakan pihaknya tidak berani ambil sikap untuk memilih satu diantara dua pasangan calon presiden.

Menurutnya dalam memilih presiden adalah hak individu seseorang.

"Kami tidak berhak untuk mengintervensi atau mengarahkan seorang individu untuk mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres," katanya, Rabu (3/4/2019).

Baca: Akun Instagram Resmi Calon Presiden Fiktif Nurhadi-Aldo Pamit, Ternyata Ini yang Terjadi

Dirinya mengungkapkan saat ini belum ada satupun Badan Pemenangan Pemilu (BPN) atau Tim Kemenangan Nasional (TKN) menghubunginya.

“Karena kami sendiri secara organisasi ya, memang tidak mau, untuk kontrak politik," imbuhnya.

Ia menuturkan jumlah tenaga honorer di Gunungkidul lebih dari 2000 orang sementara untuk honorer swasta berjumlah kurang leboih 3000 orang jika ditotal tenaga guru honorer dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Gunungkidul ada 5000an orang.

"Pemerintah pusat maupun daerah masih mempunyai Pekerjaan Rumah, Pemerintah pusat, terkait dengan Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau (P3K). Lalu Proses seleksi tahap dua honorer belum ada kepastian,” ungkapnya.

Baca: Diusulkan Tes CPPPK, Forum Honorer K2 DIY Tetap Menolak

Sedangkan untuk pemerintah daerah masih ada pekerjaan rumah untuk Guru Honorer yaitu pemberian Surat Keputusan (SK) Bupati yang telah dijanjikan hingga saat ini masih belum diserahkan.

"Beberapa waktu lalu menjanjikan SK bupati bagi 800 honorer. Akan diserahkan pada 1 April, namun hingga kini belum ada kabar informasi mengenai penyerahan SK bupati tersebut," kata Aris.

Kepala Dinas Pendidikan PEmuda dan Olahraga (Disdikpora) kabuaten Gunungkidul, Bahron Rasyid menjelaskan tidak ada sanksi bagi Guru Honorer yang mendukung satu diantara dua capres maupun cawapres, namun pihaknya menghimbau agar guru honorer di Gunungkidull tetap netral.

"Sebenarnya tidak ada sanksi bagi honorer untuk ikut berkampanye dalam pilpres. Meski demikian, saya mengimbau untuk para guru tetap netral," ujarnya.

Lalu terkait dengan SK Bupati yang dijanjikan akan diberikan kepada guru honorer pihaknya menyatakan bahwa nantinya SK bupati dilimpahkan kepada kepala dinas.

Cukup dengan SK kepala dinas, dimana sesuai rencana per 12 April 2019 SK diserahkan.

“Tapi ini on progres Minggu kedua sudah bisa diserahkan untuk 722 orang. Jumlah dikunci sesuai formasi per 1 Maret 2019,” kata Bahron Rosyid. (TRIBUNJOGJA.COM)