Kulon progo

Akhid Beri Catatan Besar untuk LKPJ Bupati Kulon Progo

Meski rata-rata serapan anggaran dan indikator capaian kinerja cukup bagus, ada beberapa persoalan serius yang jadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Da

Akhid Beri Catatan Besar untuk LKPJ Bupati Kulon Progo
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Legislator memberi catatan besar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kulon Progo Tahun Anggaran 2018.

Meski rata-rata serapan anggaran dan indikator capaian kinerja cukup bagus, ada beberapa persoalan serius yang jadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati mengatakan, LKPJ Bupati untuk tahun anggaran 2018 secara umum dinilainya cukup bagus dengan serapan anggaran dan indikator capaian rata-rata hampir 100 persen.

Di antaranya untuk pembangunan fisik, perbaikan sumber daya manusia (SDM), pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran.

Hingga penyiapan SDM dan kebijakan ekonomi untuk menyambut beroperasinya New Yogyakarta International Airport (NYIA).

"Secara makro, semuanya baik. Hanya saja, ada beberapa catatan yang harus kami garisbawahi karena membutuhkan langkah tegas dan serius dari eksekutif untuk mengatasinya. Yakni, tentang mangkraknya dermaga perikanan, kontrak karya penambangan pasir besi, dan program normalisasi sungai," kata Akhid, seusai sidang paripourna atas LKPJ Bupati Kulon Progo, Selasa (2/4/2019).

Baca: Warga Kulon Progo Harus Ambil Peluang Kerja di NYIA

Akhid menyebut, dermaga perikanan Tanjung Adikarto di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates hingga saat ini masih mangkrak dan beberapa bagian dari fasilitas bangunannya sudah mulai rusak meski dana miliaran rupiah sudah digelontorkan.

Mangkraknya pelabuhan itu membuat masyarakat belum bisa mendapat manfaat sebagaimana tujuan awal pembangunannya untuk mendukung ekonomi rakyat dari sektor kelautan.

Pemkab dinilai lamban berkoordinasi dengan Pemerintah DIY dan pusat untuk penyelesaian pembangunan pelabuhan padahal diharapkannya Tanjung Adikarto bisa menjadi kawasan penyangga NYIA.

Terkait rencana penambangan pasir besi oleh PT Jogja Magasa Iron (JMI) yang belum juga berjalan, Akhid menilai hal itu menghambat investasi dan penataan ruang di kawasan pantai selatan Kulon Progo lantaran terbentur kontrak karya penambangan pasir besi di wilayah tersebut.

Halaman
12
Penulis: ing
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved