Pemda DIY Susun Kebijakan Sekolah Vokasi

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY berupaya untuk memformulasikan kebijakan agar lulusan SMK atau pendidikan vokasi bisa langsung bekerja di dunia industri. Sehingga, kebijakan untuk pendidikan vokasi menjadi salah satu prioritas.

Sekda DIY, Gatot Saptadi menjelaskan, rencana untuk merumuskan kebijakan bagi sekolah atau pendidikan vokasi ini harus segera dilaksanakan. Hal ini, kata dia, karena selama ini pendidikan vokasi di tingkat nasional masih menjadi nomor dua.

“Tingkat lokal akan dirembug dan kami lihat kebijakannya. Harapannya, angkatan kerja lulusan SMK bisa bekerja di perusahaan,” jelasnya kepada wartawan di kompleks Kepatihan, Jumat (1/3/2019).

Menurut Gatot, dalam studi bandingnya ke Jerman belum lama ini, pendidikan vokasi sistem ganda yang diterapkan di negara tersebut layak dicontoh.

Baca: Lulusan SMK Dominasi Angka Pengangguran di DIY

Bahkan, menurutnya, pendidikan vokasi itu eksis karena memang ada dukungan dari berbagai sektor.

“Di sana bisa bekerja sembari melanjutkan sekolah. Di sini (Indonesia) belum ada yang bekerja sembari melanjutkan sekolah,” jelasnya.

Perusahaan besar di Jerman pun menerapkan pendidikan dan pekerjaan yang seimbang. Dua hari di sekolah, tiga harinya bisa bekerja. Fungsi kamar dagang dan industri (Kadin) di Jerman pun bisa secara optimal bekerja.

“Dukungan undang-undang yang mengamanatkan Kadin sebagai wadah pengusaha di Jerman bisa menentukan untuk sistem pendidikan. Jadi perusahaan jalan, model vokasi jalan,” paparnya.

Baca: Tingkatkan Daya Saing, PSPP Penerbangan Lakukan Perubahan Strategis

Adapun di Indonesia, saat ini masih terkendala dengan kultur. Siswa masuk SMK karena tidak diterima di SMA. Padahal, hal tersebut sangat perlu diubah. Lulusan SMK pada akhirnya tidak melanjutkan ke pendidikan akademis.

“Jika di sini fungsi Kadin optimal bisa diterapkan untuk hal itu. Namun, jeleknya masing-masing sektor berjalan sendiri-sendiri, kadang  sertifikasi sendiri dan ini menjadi PR untuk kami,” paparnya.

Di samping itu, jumlah angkatan kerja pun biasanya akan hilang karena lebih mengejar pendidikan akademis. Yakni, jenjang magister maupun doktoral. (tribunjogja)