Pesan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Jika Bawen-Yogyakarta Mulai Dibangun

Pesan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Jika Bawen-Yogyakarta Dibangun

TRIBUNjogja.com ---- Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) menyebutkan, adanya pembangunan tol tersebut diharapkan bisa semakin meningkatkan akses lalu lintas.

Namun, adanya tol tersebut juga diharapkan tidak membawa dampak negatif degradasi kehidupan masyarakat di ruas jalan tol tersebut.

“Seperti pesan Ngarsa Dalem (Sultan HB X) yang tidak ingin jalan tol tersebut mengganggu situs-situs budaya/purbakala, membelah wilayah-wilayah yang secara sosial-ekonomi-budaya merupakan satu kesatuan.

Selain itu juga mengurangi lahan-lahan produktif, serta meminimalisasi pembebasan tanah,” ujar Ketua DPD HPJI, Tjipto Haribowo, Rabu (13/2/2019).

Tjipto menjelaskan, pesan Sri Sultan ini agar tidak membawa dampak negatif degradasi kehidupan masyarakat di mana ruas tol tersebut berada.

Sehingga, alternatifnya adalah dengan jalan membuat jalan tol yang melayang (elevated).

“Kalau elevated tentunya biaya konstruksinya lebih mahal, ini memerlukan perhitungan yang matang dari insiator/investornya. Sehingga, pada saat beroperasi tarif tolnya tidak terlalu mahal,” urainya.

Dia menjelaskan, jalan tol adalah jalan alternatif, artinya jalan tol itu bisa dibangun kalau ada jalan arteri yang searah. Sehingga pengguna mempunyai pilihan, yang ingin lebih singkat waktu perjalanannya lewat tol tetapi harus bayar.

“Tetapi, bagi yang tidak ingin keluar biaya tambahan ya lewat jalan arteri tapi waktunya lebih lama,” ujarnya.

Dia menjelaskan, secara ekonomi wilayah jalan itu membentuk suatu jaringan jalan karena masing-masing terhubung, mulai dari jalan desa, jalan kabupaten/kota, jalan provinsi, jalan nasional (arteri) dan jalan tol (bebas hambatan).

“Agar manfaat jalan tol itu bisa optimal, maka jaringan jalan yang berhubungan dengan jalan akses juga harus ditingkatkan/dibangun. Sehingga, tidak terjadi lancar di jalan tol tetapi macet di jalan aksesnya,” paparnya.

Kehadiran jalan tol Bawen-Yogya dan Yogya-Solo diminta tetap berpihak pada ekonomi kerakyatan.

Selain bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, akses tol ini juga jangan sampai didivestasi ke tangan investor asing.

Dimata Studi Kajian Pembangunan jurusan Pembangunan

Kepala Pusat Studi Kajian Pembangunan jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, Dr Hempri Suyatna menjelaskan, pembangunan jalan tol di kawasan Yogya ada sisi positif sekaligus negatif. 

Sisi positifnya, kata dia, dengan adanya tol akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat.

"Namun, sisi lain yang harus diperhatikan adalah jangan-jangan yang menikmati hanya para pemilik mobil dan pemilik modal yang notabene kelas menengah,” jelasnya kepada Tribun Jogja, Jumat (15/2/2019).

Dia mengatakan, pemerintah harus memberi perlindungan dan prioritas terhadap ekonomi rakyat, sehingga bisa menjajakan di pinggiran jalan tol.

Pengamat ekonomi dan perburuhan ini juga mengatakan, jangan sampai pengelolaan tol juga didivestasi ke asing.

Artinya, ketika tarif tol naik dan pengelolaan tol nantinya diserahkan asing. Justru seharusnya, rest-rest area seharusnya juga perlu dimanfaatkan untuk penguatan ekonomi rakyat.

“Maka, jangan sampai yang jualan di situ (rest area) adalah produk-produk waralaba asing,” urainya.

Menurutnya, ada beberapa tambahan keuntungan dengan adanya jalan tol yang dimungkinkan juga akan berdampak pada pengembangan wisata dan ekonomi di kawasan Yogya-Solo dan Bawen.

Dulunya, kata dia, pernah ada konsep Joglo Semar (Jogja-Solo-Semarang).

“Harapannya konsep kawasan terpadu pembangunan regional akan makin baik,” urainya.

Selain itu juga ada upaya untuk meningkatkan fasilitas transportasi publik lainnya.

Hempri mengingatkan, jangan sampai adanya jalan tol mematikan moda-moda transportasi yang sedang eksis misal kereta api, bus Yogya- Solo, dan lainnya.

Kata Pemprov DIY Soal Ekonomi

Sekda DIY, Gatot Saptadi menegaskan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY berupaya untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat melalui kehadiran jalan tol Jogja-Solo- Semarang.

Selain menjadi sarana konektivitas, jalan tol harus disesuaikan dengan simpul-simpul perekonomian di DIY.

Menurutnya, pihaknya berupaya maksimal agar kehadiran jalan tol ini bisa disesuaikan dengan simpul-simpul perekonomian masyarakat DIY yang sudah ada. Utamanya dalam hal penentuan pintu masuk (entry) maupun pintu keluar (exit) jalan tol.

“Jalan tol ini fungsinya untuk menopang konektivitas antar wilayah secara makro/nasional, tetapi harus menyesuaikan kondisi wilayah di DIY,” ujarnya.

Gatot pun berharap, rencana-rencana tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten dalam merumuskan strategi pertumbuhan daerahnya.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan menangkap peluang ini dengan bersiap untuk lebih gumregah.

Menurut Gatot, pembangunan exit tol atau jalan tol juga tidak mengganggu ekonomi masyarakat diantaranya adalah dengan tidak dibangun di atas pasar Prambanan. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian di kawasan tersebut. ( Tribunjogja.com | Agung Ismianto )