Tol Bawen-Yogya dan Solo-Yogya Dimata Pakar Pusat Studi Kajian Pembangunan

Tol Bawen-Yogya dan Solo-Yogya Dimata Pakar Pusat Studi Kajian Pembangunan

TRIBUNjogja.com Yogyakarta --- Kehadiran jalan tol Bawen-Yogya dan Yogya-Solo diminta tetap berpihak pada ekonomi kerakyatan.

Selain bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, akses tol ini juga jangan sampai didivestasi ke tangan investor asing.

Kepala Pusat Studi Kajian Pembangunan jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, Dr Hempri Suyatna menjelaskan, pembangunan jalan tol di kawasan Yogya ada sisi positif sekaligus negatif.

Sisi positifnya, kata dia, dengan adanya tol akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat.

Baca: Respons Pengusaha Jika Tol Bawen-Yogya-Solo Dibangun, Warning Kadin Soal Nasib Pelaku Usaha Lokal

Baca: Bocoran Foto dan Kecanggihan LG V50 ThinQ Bakal Jadi Smartphone 5G Pertama

"Namun, sisi lain yang harus diperhatikan adalah jangan-jangan yang menikmati hanya para pemilik mobil dan pemilik modal yang notabene kelas menengah,” jelasnya kepada Tribun Jogja, Jumat (15/2/2019).

Dia mengatakan, pemerintah harus memberi perlindungan dan prioritas terhadap ekonomi rakyat, sehingga bisa menjajakan di pinggiran jalan tol.

Pengamat ekonomi dan perburuhan ini juga mengatakan, jangan sampai pengelolaan tol juga didivestasi ke asing.

Artinya, ketika tarif tol naik dan pengelolaan tol nantinya diserahkan asing. Justru seharusnya, rest-rest area seharusnya juga perlu dimanfaatkan untuk penguatan ekonomi rakyat.

“Maka, jangan sampai yang jualan di situ (rest area) adalah produk-produk waralaba asing,” urainya.

Menurutnya, ada beberapa tambahan keuntungan dengan adanya jalan tol yang dimungkinkan juga akan berdampak pada pengembangan wisata dan ekonomi di kawasan Yogya-Solo
dan Bawen.

Dulunya, kata dia, pernah ada konsep Joglo Semar (Jogja-Solo-Semarang).

“Harapannya konsep kawasan terpadu pembangunan regional akan makin baik,” urainya.

Selain itu juga ada upaya untuk meningkatkan fasilitas transportasi publik lainnya.

Hempri mengingatkan, jangan sampai adanya jalan tol mematikan moda-moda transportasi yang sedang eksis misal kereta api, bus Yogya- Solo, dan lainnya.

Kata Pemprov DIY Soal Ekonomi

Sekda DIY, Gatot Saptadi menegaskan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY berupaya untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat melalui kehadiran jalan tol Jogja-Solo-
Semarang.

Selain menjadi sarana konektivitas, jalan tol harus disesuaikan dengan simpul-simpul perekonomian di DIY.

Menurutnya, pihaknya berupaya maksimal agar kehadiran jalan tol ini bisa disesuaikan dengan simpul-simpul perekonomian masyarakat DIY yang sudah ada. Utamanya dalam
hal penentuan pintu masuk (entry) maupun pintu keluar (exit) jalan tol.

“Jalan tol ini fungsinya untuk menopang konektivitas antar wilayah secara makro/nasional, tetapi harus menyesuaikan kondisi wilayah di DIY,” ujarnya.

Gatot pun berharap, rencana-rencana tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten dalam merumuskan strategi pertumbuhan daerahnya.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan menangkap peluang ini dengan bersiap untuk lebih gumregah.

Menurut Gatot, pembangunan exit tol atau jalan tol juga tidak mengganggu ekonomi masyarakat diantaranya adalah dengan tidak dibangun di atas pasar Prambanan. Hal ini
dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian di kawasan tersebut. ( Tribunjogja.com | Agung Ismianto )

Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta Masuk Lelang Pihak Ketiga

Rencana pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta yang jadi bagian tol Jogja Solo Semarang ( Joglosemar ) terus berlanjut.

Jalan Tol Bawen-Yogyakarta sudah disepakati oleh masing-masing pemerintah provinsi, Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Untuk proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menyebut, sudah masuk pada tahapan lelang pihak ketiga.

Sekda DI Yogyakarta, Gatot Saptadi mengungkapkan, tol Jogja Solo Semarang yang masuk Yogyakarta tak terlalu panjang.

Pembangunan dari DIY akan dimulai dari bendung Karangtalun, Minggir, Sleman dan akan memanjang hingga kawasan ringroad utara.

Untuk lainnya dibangun melayang dan tidak masuk ke wilayah Kota Yogya.

“Tol ini khan akses antar wilayah dan trase tetap Gubernur yang menentukan,” ungkap Gatot ditemui di Kantor DPRD DIY, Selasa (12/2/2019).

Soal Trase jalan tol lewat sebelah mana sudah ditetapkan beberapa waktu lalu.

Dikutip Tribunjogja.com dari kppip.go.id, Ditjen Bina Marga berkoordinasi dengan KPPIP telah diminta menerbitkan Surat Penetapan Trase Jalan Tol Yogyakarta Bawen.

Disebutkan pula Kementerian ATR/BPN telah diminta menerbitkan Surat Kesesuaian Tata Ruang dan dalam waktu dekat akan mengadakan rapat koordinasi Jalan Tol Yogyakarta – 
Bawen.

Status pengembangan proyek itu diupdate pada per 8 Februari 2019. Dilaman yang sama disebutkan, rencana mulai konstruksi pada 2019 dan direncanakan sudah beroperasi 
pada 2021.

Tol Solo-Yogyakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY memberikan lima alternatif pintu keluar (exit) untuk rencana pembangunan proyek tol Yogya-Solo.

Alternatif itu merupakan exit tol dari Yogya masuk ke wilayah Jawa Tengah, yakni Manisrenggo, Klaten.

“Untuk tol Yogya-Solo memang belum tuntas saat ini. Ada lima alternatif untuk exit tol dari Yogya masuk ke Manisrenggo,” ujar Sekda DIY, Gatot Saptadi.

Gatot menjelaskan, untuk alternatif exit tol tersebut, pihaknya tidak menyebutkan secara detail mana saja yang ditawarkan ke pemerintah pusat.

Hanya ada beberapa pertimbangan yang menyertai pemilihan lima alternatif exit tol ini.

“Yang jelas menghindari situ seperti Prambanan, jangan memanfaatkan lahan produktof dan juga jangan mengganggu ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Menurut Gatot, pembangunan exit tol atau jalan tol yang mengganggu ekonomi masyarakat diantaranya adalah dibangun di atas pasar Prambanan.

Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian di kawasan tersebut.

Soal Perda RTRW

Pembangunan tol ini juga menjadi salah satu dasar untuk membuat Perda baru, yakni Perda RTRW yang saat ini sedang digodok.

Perda baru ini ditujukan untuk kelangsungan perizinan, pengendalian lahan dan juga pertanian di wilayah ini.

Gatot menjelaskan, pembangunan NYIA dan tol memang menjadi salah satu dasar pembuatan raperda baru ini.

Menurutnya, Perda tersebut bisa diubah dalam jangka waktu sekitar lima tahun. Hal ini karena ada beberapa pertimbangan untuk pengubahan tersebut diantaranya konten 
tersebut sudah sejak tahun 2010 dimana ada momen letusan Merapi, pembangunan bandara baru, UU Keistimewaan dan lainnya.

“Ada perubahan konten lebih dari 20 persen, sehingga kami putuskan untuk membuat Perda baru,” urainya.

Perubahan aturan ini nantinya pun berubah juga mekanismenya.

Jika dulu pemegang kuasa mekanisme ini melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Ke depan, mekanismenya akan berubah ke tim koordinasi Kementrian Agraria 
dan Tata ruang, kepala BPN.

“Mekanisme jadi agak panjang karena baru. Untuk perubahan ini rekomendasi dari kementrian baru muncul awal Januari dan ini merupakan usulan eksekutif dan komitmen 
pemerintah untuk membangun DIY,” paparnya.

Jika sudah selesai di triwulan I, maka nantinya Perda RTRW baru akan dipergunakan untuk kepentingan administrasi pembangunan suatu daerah.

Diantaranya untuk kepentingan perizinan, pengendalian, pertanian dan lainnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap agar warga DIY bisa lebih kreatif dan inovatif, punya kemauan untuk bekerja keras dan bisa berpikir melebihi batas 
dalam menangkap peluang adanya tol tersebut.

Keputusan yang disepakati dengan pemerintah pusat salah satunya ialah pembangunan jalan tol akan dilaksanakan, tetapi berupa tol elevated atau jalan tol layang.

Jalan tol berbentuk jalan layang memang menjadi salah satu syarat yang diajukan Pemda DIY, jika pemerintah pusat ingin membangun jalan tol di wilayah DIY. 
Pemerintah pusat pun telah menyanggupi syarat tersebut.

Trase Lama

Catatan Tribunjogja.com pada 2017, Direktur Jalan dan Jembatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Indra Gautama, pembangunan jalan tol Bawen Yogyakarta dikatakannya akan melalui delapan Kecamatan di Kabupaten Magelang.

Kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Secang, dan Kecamatan Grabag.

"Dari rencana awal, trase atau jalur jalan tol yang akan dikerjakan ini akan melalui sebanyak delapan kecamatan" ujar Indra, Senin (4/12/2017).

Dari delapan kecamatan tersebut, meliputi 44 desa yang ada di Kabupaten Magelang yang terdampak pembangunan jalan tol.

Untuk Kecamatan Ngluwar, meliputi tujuh desa yakni Desa Bligo, Pakunden, Karang Talun, Ngluwar, Jamuskauman, Plosogede, dan Blongkeng.

Kecamatan Muntilan meliputi Desa Sriwedari, Sukorini, Congkrang, Adikarto, Tanjung.

Kecamatan Mungkid, Desa Progowati, Mendut, Rambeanak, Paremono, Bumirejo, Ambartawang, Blondo dan Senden.

Kecamatan Borobudur, Desa Wanurejo, dan Borobudur.

ecamatan Candimulyo, meliputi Desa Tampir Kulon, Podosoko, Tempak, Sidomulyo, Mejing.

Kecamatan Tegalrejo meliputi Desa Tampingan, Banyuurip, Purwosari, Glagahombo, Purwodadi.

Kecamatan Secang meliput Desa Candiretno, Pancuranmas, Madusari, Candisari, Donorojo dan Karangkajen.

Kecamatan Grabag meliputi Desa Kalikuto, Banyusari, Kartoharjo, Sidohede, Kalipucang dan Losari.

Sementara itu Konsultan PT Karsa Buana Lestari sebagai pihak konsultan pembangunan Tol Bawen Yogyakarta, Harsono mengatakan, trase tersebut merupakan rencana awal, dan belum dapat dipastikan secara kesuluruhan, baik tempat atau lahan yang akan dilewati.

"Kendati demikian, masyarakat kami pastikan akan dilibatkan dalam rencana pembangunan tol Bawen Yogyakarta," ujarnya. (*)