DIY Jadi Percontohan Stop BABS di Indonesia

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipilih menjadi pusat pembelajaran provinsi yang berhasil menyetop buang air besar sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).

Bahkan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X diminta untuk menjadi pembicara utama pada pertemuan seluruh wali kota dan Bupati peduli sanitasi se-Indonesia untuk membagi pengalamannya stop BABS 100 persen.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ahli Sanitasi yang juga Direktur Eksekutif Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi, Josrizal Zain yang menyebut DIY sebagai salah satu provinsi yang patut dicontoh oleh daerah lain.

Dia mengatakan, keberhasilan program stop BABS ini bukan sekedar finansial tetapi terkait budaya dan perilaku.

“Kami juga menyoroti menjadikan sungai sebagai halaman depan yang bersih, sehat dan justru bisa menjadi tempat wisata dan di Yogya sudah ada,” jelasnya, kemarin.

Pihaknya pun bekerjasama dengan World Bank dan Unicef menuju ODF.

Baca: Stop Perilaku BABS, Kulonprogo Diganjar Penghargaan Menkes

Pihaknya juga menargetkan universal access 100 persen pada tahun 2019 diantaranya akses air minum, akses sanitasi sampah dan limbah serta tidak ada lagi pemukiman kumuh.

Setelah 100 persen stop BABS, ujarnya, masih harus diupayakan pengelolaan limbah Rumah Tangga yang aman.

Dia menyebutkan, 80 persen stop BABS belum 100 persen aman.

Hal ini karena Septic tank tinja belum kedap air dan masuk tanah.

Sehingga, 80 persen terjadi kontaminasi air dan rawan penyakit.

“Tahun 2030 kami harapkan bisa semuanya aman,” ujarnya.

Baca: Atasi Perilaku BABS, Pemkot Magelang Buat IPAL Komunal

Kepala Dinas Kesehatan DIY, drg Pembayun Setyaning Astutie menjelaskan, stop BABS 100 persen harus menjadi gaya hidup.

Dia menyebutkan, 438 desa di DIY sudah menerapkan hal itu dan lebih dari 90 persen tidak buang air besar sembarangan.

“Berikutnya di tahun 2019 ada 60 desa yang akan menerapkan lima pilar.

Lima pilar ini adalah stop BABS, cuci tangan sebelum dan sesudah makan pakai sabun, pengelolaan air minum rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan air limbah rumah tangga,” jelasnya.

Dia menyebutkan, pada ahun 2018 sudah 52 desa menerapkan 5 pilar STBM.

Dan pada 2022, ditargetkan, dari 438 desa yang ada di DIY minimal 50 persennya sudah menerapkan STBM.

Agar STBM terwujud, dukungan penyediaan sanitasi yang baik juga harus tetap memperhatikan kearifan
lokal masing-masing wilayah.

“Misalnya sanitasi jamban, tidak bisa kalau jambannya kemudian kita samakan semua. Harus sesuai lokasinya. Contohnya di Gunungkidul tidak bisa kalau jamban butuh banyak air. Nah kita pakai jamban yang sesuai
di sana hanya tetap hygiene menjadi skala prioritas,” terangnya. (TRIBUNJOGJA.COM)