Yogyakarta
Eko Suwanto: Sebanyak 0,62 Persen Penduduk di Kota Yogyakarta Belum Melakukan Perekaman e-KTP
Adanya data yang valid, kata Eko, dapat memudahkan pelayanan publik, termasuk kebutuhan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat
Penulis: Noristera Pawestri | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja Noristera Pawestri
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pada tahun 2015, Komisi A DPRD DIY mengajukan Raperda tentang penyelenggaraan kependudukan dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang disahkan oleh Pemda DIY bersama DPRD DIY dalam rapat paripurna, yakni Raperda Nomor 9 Tahun 2015.
Ketua Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan, KIA ini terinspirasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
"Waktu itu KIA sudah berjalan, mulai perbaikan perbaikan kemudian kita adopsi dalam Pemda DIY. Harapan ke depan KIA bisa bermanfaat," kata Eko pada Jumat (25/1/2019).
Eko menyampaikan, data kependudukan sangat strategis, baik untuk pelayanan publik maupun sumber data bagi pemenuhan hak publik.
Baca: Pastikan Warga Binaan Gunakan Hak Pilih, Lapas Cebongan Minta Keluarga Kirimkan KK atau KTP-El
Data kependudukan juga menjadi rujukan bagi KPU, apakah masih valid atau ada perubahan baik domisili maupun perubahan data karen kelahiran atau kematian warga.
"Di Kota Yogyakarta masih ada 0,62 persen yang belum melakukan perekaman e-KTP," lanjut Eko dalam acara yang disiarkan oleh Tribun Jogja.
Adanya data yang valid, kata Eko, dapat memudahkan pelayanan publik, termasuk kebutuhan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat supaya bisa berjalan baik.
Baca: Mengurus KTP yang Hilang, Begini Prosedurnya
Pada kesempatan ini, Eko juga menyampaikan Rukun Kampung di Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota.
Sebanyak 170 Rukun Kampung di Yogyakarta ini diharapkan dapat menambah semangat di dalam urusan pelayanan publik, layanan kependudukan dan urusan kerukuan sosial.
"Kemarin kami berkoordinasi untuk undang para ketua rukun kampung baru saja dilantik," lanjut dia.(TRIBUNJOGJA.COM)
