Smelter JMI Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini, Pemprov DIY Minta Ada Manfaat untuk Masyarakat

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Provinsi DIY meminta pembangunan smelter untuk PT Jogja Magasa Iron (JMI) bisa segera dibangun di tahun ini.

Selain itu, diharapkan dari operasional pabrik pengolahan pasir besi ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Bappeda DIY, Budi Wibowo menjelaskan, pemerintah DIY maupun pemerintah Kabupaten Kulonprogo memang mendorong untuk dilakukan pembangunan smelter bagi PT JMI.

Hal ini agar kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Dari pertemuan tadi, tahun ini sudah ada groundbreaking untuk smelter,” ujar Budi kepada Tribunjogja.com usai bertemu dengan pihak PT JMI, Senin (21/1/2019).

Baca: Lebarkan Sayap, Naavagreen Akan Buka Cabang Baru di Bintaro dan Jambi

Dia menjelaskan, harapan masyarakat Kulonprogo untuk peningkatan PAD dari operasional pabrik tersebut cukup tinggi.

Bahkan, kata dia, operasional untuk PT JMI nanti sesuai arahan dengan pedoman RKA dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Untuk pemantauan nanti melalui inspektur tambang,” jelasnya.

Dia memaparkan, lahan seluas 3.000 hektar yang sempat mangkrak disebabkan oleh ada beberapa hal diantaranya adalah peralihan  pabrik karena pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto, redesain karena adanya pembangunan bandara dan dua kali ditunda.

Untuk pembangunan smelter ini pun harus disambut dengan beberapa kesiapan infrastruktur.

Diantaranya adalah penyiapan pelabuhan Tanjung Adikarto sebagai pelabuhan barang.

Selain itu, adanya bandara baru pun harus diatasi dengan langkah taktis.

“Awalnya paling tidak 1 juta ton per tahun produksinya perlu antisipasi karena ada pemrosesan dengan batu bara sebanyak 278 truk per hari. Maka, pelabuhan harus difungsikan sebagai pelabuhan barang,” jelasnya.

Baca: PT JMI Harus Mulai Aktivitas Penambangan pada 2019

Untuk pelabuhan Tanjung Adikarto memang saat ini tengah dalam proses kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Tahun 2020 diharapkan pelabuhan tersebut sudah bisa dikontrak oleh swasta untuk dilanjutkan pembangungannya.