Kota Yogya

Pemkot Yogya Tetapkan 15.282 KK dalam KSJPS

Jumlah warga yang terdata dalam program Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) 2019 turun sekitar 11 persen dari tahun 2018.

Pemkot Yogya Tetapkan 15.282 KK dalam KSJPS
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Wali Kota Yogyakarta telah menetapkan jumlah warga yang terdata dalam program Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) 2019 atau yang dulu disebut KMS sejumlah 15.282 KK.

Jumlah tersebut turun sekitar 11 persen dari tahun 2018.

Anggota DPRD Kota Yogyakarta, Dwi Budi Utomo menjelaskan bahwa turunnya jumlah warga yang terdata dalam KSJPS diharapkan bukan karena ketidakakuratan pendataan dan penghitungan, melainkan murni karena angka kemiskinan di kota yang semakin menurun.

"Harapan saya seperti itu. Lalu untuk strategi penanggulangan kemiskinan selanjutnya, Pemkot harus mengacu pada Perda Penanggulangan Kemiskinan yang sudah ada," bebernya pada Tribunjogja.com, Senin (21/1/2019).

Baca: Lebarkan Sayap, Naavagreen Akan Buka Cabang Baru di Bintaro dan Jambi

Ia pun mengatakan bahwa sudah seharusnya pemkot siap dengan data hasil perhitungan kemisikinan tiap warga.

Hal tersebut yang membuat tidak perlu ada warga yang terlewat dalam pendataan.

"Tapi kalau ada yang terlewat, berarti yang harus dievaluasi adalah pola perhitungannya. Pemkot harus siap transparan akan hal itu," tambahnya.

Politisi PKS tersebut menuturkan, terkait jaminan papan, sesuai permintaan banggar DPRD Kota Yogyakarta dalam rapat November 2018 lalu, Pemkot harus menyelesaikan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maksimal di tahun 2021.

"Lalu untuk jaminan usaha, Pemkot harus memperluas cakupan afirmasi terhadap pelaku UMKM. Aplikasi program Gendeng Gandong tidak hanya pada sektor pengadaan konsumsi rapat saja tetapi harus meliputi semua jenis usaha yang dimiliki UMKM Kota Yogya," ungkapnya.

Baca: Pemkot Yogya Masih Godok Aturan Baru PPDB

Sementara itu, untuk aspek jaminan pangan, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, dinilainya sudah memadai.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta Bejo Suwarno menjelaskan penurunan jumlah warga dalam KSJPS satu di antaranya adalah karena hilangnya kategori fakir miskin dalam KSJPS.

Selain itu, tambahnya,penurunan tersebut juga merupakan hasil dari intervensi masing-masing OPD dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu yang ada di Kota Yogyakarta.

"Jadi yang mendasari penurunan ini adalah intervensi OPD. Kalau untuk perubahan parameter, kecil sekali (sumbangsih terhadap penurunan jumlah)," ujarnya. (*)

Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved