Datangi Sekolah yang Diduga Jadi Gudang Penyimpanan Narkoba, KPAI: Polisi Harus Usut Tuntas

Selain itu KPAI juga mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta bekerjasama dengan BNN untuk melakukan test urine kepada seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, mahasiswa, sampai guru,karyawan, satpam dan Pengurus Yayasan.

"Kalau Kasudin Jakarta Barat memerintahkan sekolah membiayai test urine, maka bisa jadi tidak semua orang di tes urine sehingga tidak dapat dideteksi secara lengkap dan utuh dan mungkin saja sekolah tidak memiliki anggaran untuk membiayai ribuan orang yang akan di tes urine, mengingat YP AK ini memiliki siswa dan mahasiswa mencapai ribuan orang," katanya.

Terkait dualism pengelolaan pendidikan di dalam sekolah AK yang sejak 2011 menimbulkan konflik terus menerus maka KPAI mendorong Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait kasus dualisme tersebut.

"Dengan pintu masuk kasus ditemukannya 355 gram sabu, hampir 8 ribu butir psikotropika golongan IV dan obat-obatan daftar G. Harus diusut tuntas siapa yang paling bertanggungjawab di sekolah itu atas temuan pihak kepolisian tersebut. Jika ada keterlibatan pihak sekolah dan salah satu pihak dari dua yayasan (YP AK dan YP Amanah AK), maka Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta wajib menindak tegas sekolah dan yayasan, mulai dari sanksi administrasi sampai ancaman pencabutan ijin sekolah, namun tentu saja dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak didik," pungkasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)