"Ini kan masuk tahun politik, sudah dari dulu sering keluar janji-janji manis ketika tahun politik seperti saat ini"

TRIBUNJOGJA.COM - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji perangkat desa setara gaji PNS golongan IIA mendapat sambutan beragam dari sejumlah kepala desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Reaksi sejumlah kepala desa terhadap rencana kenaikan gaji perangkat desa tersebut ada yang positif, ada pula yang kritis dengan sejumlah pertanyaan. 

Baca: Trans Jawa Selesai, Giliran Proyek Tol Trans Sumatera Dikebut

Satu di antaranya Kepala Desa Playen Gunung Kidul, Surahno. Ia mengatakan janji-janji manis seperti menaikkan gaji hanya akan menarik simpati kepala-kepala desa.

"Ini kan masuk tahun politik, sudah dari dulu sering keluar janji-janji manis ketika tahun politik seperti saat ini," katanya, Senin,(14/1/2019).

Baca: Gaji Perangkat Desa 2019 Setara dengan Gaji PNS Golongan IIA, Segini Besaran Gaji PNS

Ia mempertanyakan sumber gaji tersebut akan diambil dari mana jika disetarakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II,

karena selama ini gaji perangkat daerah diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 30 persen.

"Gaji perangkat daerah diambil dari ADD sebesar 30 persen, sedangkan 70 persen untuk anggaran rumah tangga. Kalau sekarang gaji di desa Playen lancar hingga tutup tahun kemarin, tetapi ada juga perangkat (di desa lain)  yang tidak mendapatkan gaji ( dari ADD)," ucapnya.

Ia menegaskan harus ada kejelasan anggaran yang diambil untuk gaji berasal dari mana.

"Kalau sampai terealisasi ya saya senang-senang saja, tetapi harus jelas sumbernya dari mana. Harapannya gaji dapat bersumber dari pemerintah dan dapat ditransfer melalui rekening pribadi," ujarnya. 

Baca: Gaji Perangkat Desa 2019 Naik, Jokowi: Bapak Ibu Tak Usah Kumpul Lagi di Istana

Mendukung

Reaksi lainnya datang dari Irawan, Lurah Triharjo, Sleman yang mendukung penuh upaya kebijakan Jokowi tersebut.

Menurut Irawan, menaikkan gaji perangkat desa setara IIA cukup proporsional ketika melihat beban kerja para perangkat desa dewasa ini.

Karena jika dinominal, nilainya masih dianggap wajar.

Artinya, tidak kurang tapi juga tidak lebih jika melihat beban kerja dan tanggung jawab yang diemban perangkat desa.

“Beban kerja perangkat desa berat dewasa ini makin tinggi karena selain beban administrasi juga ditambah tanggung jawab pengawalan dana desa.