Besaran APBD Sleman 2019 Sudah Disahkan

TRIBUNJOGJA.COM - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sleman 2019 telah disetujui oleh Gubernur DIY sejak pada 4 Desember 2018 lalu, setelah sebelumnya banyak evaluasi yang dilakukan.

Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Aji Wibowo memaparkan dalam APBD 2019 ini, anggaran untuk perjalanan dinas baik itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dewan juga direvisi yakni dengan pengurangan sebesar Rp 4,5 miliar.

Selain itu, pengurangan juga terjadi pada honor namun besarannya tidak signifikan dan hanya menyentuh angka puluhan juta.

Baca: Perajin Batik Bantul Diharapkan Memiliki Modal Kuat

"Alokasi dananya dialihkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT) yang awalnya hanya Rp 3,5 miliar sekarang menjadi Rp 19,650 miliar," jelasnya, Senin (10/12/2018).

Dalam kesempatan itu, Aji juga menjelaskan untuk Belanja Daerah Tahun 2019 sebesar Rp 2.801 triliun dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.682 triliun.

Sehingga masih ada devisit sebesar Rp 188 miliar yang nantinya akan ditutup dengan SILPA.

Disinggungnya pula, di tahun 2019 yang masuk dalam tahun politik sehingga ada penambahan anggaran sepesar Rp 1,3 miliar untuk pengamanan pesta demokrasi di tahun depan.

Selain itu, dana bantuan parpol (Banpol) untuk partai yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Sleman, masih sama dengan APBD 2018 yaitu sebesar Rp 2,097 miliar.

Namun demikian untuk pencairannya hanya sebesar Rp 1,064 miliar.

Hal itu disebabkan besaran Banpol per suara sah hanya dihitung Rp 1.777, angka itu disebut yang terendah se DIY.

Padahal dari pemerintah sudah mengajukan besaran Banpol Rp 3.500 per suara sah.

Namun demikian, hingga kini usulan tersebut belum disetujui.

"Jika nilai per suara sah sudah menyentuh Rp 3.500 maka dana Banpol itu bisa dicairkan seluruhnya," terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta saat ditemui di ruangannya menjelaskan dalam APBD 2019 ini yang terpenting adalah untuk infrastruktur dan harus sesuai spesifikasi dan tepat waktu.

Sementara untuk Banpol disebutnya masih kurang, hal itu karena partai memiliki banyak agenda.