BPK Kunjungi Gunungkidul untuk Melihat Penerapan SID

Laporan Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada Rabu (7/11/2018) melakukan kunjungan ke Gunungkidul untuk melihat efektivitas, dan akuntabilitas Sistem Informasi Desa (SID) yang sudah diterapkan oleh Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Inspektorat Kabupaten Gunungkidul, Sujarwo mengatakan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda BPK pusat untuk mengaudit di Kementrian Desa, sedangkan di Gunungkidul dijadikan sampel lapangan khususnya penerapan SID.

"Dalam kegiatan tadi kami diminta untuk memaparkan SID yang sudah berjalan di Gunungkidul apakah verjalan baik atau tidak, jika berjalan baik maka akan dijadikan program nasional," katanya.

Baca: Warga Gunungkidul yang Jadi Korban Kecelakaan Lion Air Dimakamkan di Playen

Sujarwo mengatakan dari hasil audit akan dijadikan bahan rekomendasi penyebaran SID secara Nasional, Gunungkidul dipilih lantaran secara nasional telah diakui mampu menjalankan SID di 144 desa.

"Yang dijadikan sampel kali ini ada 4 desa yang diminta memaparkan terkait SID," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengklaim bahwa Gunungkidul menjadi pioner penggunaan SID.

"Saya mengatakan itu karena SID diresmikan di Gunungkidul sejak 2016, baru Gunungkidul yang menerapkan SID meliputi seluruh desa," kata Immawan.

Baca: Pemkab Gunungkidul Beri Penghargaan ke 50 Desa yang Tertib Bayar PBB

Selain itu fungsi SID adalah untuk menangkal berita bohong di masyarakat desa karena dengan membuka SID masyarakat dapat melihat langsung berapa anggaran yang masuk, dan informasi lainnya.

"Ada banyak dampak positif, banyak informasi yang dapat dilihat oleh masyarakat berupa transparansi anggaran dan selain itu yang paling penting adalah mengeluarkan masyarakat dari pusaran berita bohong atau hoax,"

Ia menjelaskan, kedatangan BPK sendiri untuk melihat efektifitas serta akuntabilitas SID yang diterapkan ini. Namun menurut Immawan, selama ini SID berdampak baik di masyarakat.

"Masih belum sempurna SID di desa-desa masih perlu pembenahan baik secara teknis maupun sumber daya manusia," tutupnya.(TRIBUNJOGJA.COM)