Tol Bawen Yogyakarta Wilayah DIY Dimulai dari Jalan Tempel Hingga Wilayah Prambanan

TRIBUNJOGJA.COM - Rencana pembangunan jalan Tol Bawen-Yogyakarta yang menghubungkan provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Yogyakarta terus berlanjut.

Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai wilayah yang menjadi wilayah poros penyambung proyek sudah mengirim tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten
Sleman untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jateng.

Bupati Sleman Sri Purnomo, mengatakan pihaknya siap menerima kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan pembangunan infrastuktur.

"Kami mendapat arahan dari Gubernur, nanti berusaha untuk tidak terlalu banyak membebaskan tanah di jalur yang dilewati," terang Bupati Sleman kepada Tribunjogja.com,
Rabu (31/10/2018)

Sri Purnomo memaparkan, setiap program pembangunan dipastikan ada dampak positif dan negatifnya.

Ia menilai, dampak positif dari Tol Bawen Yogyakarta adalah mengurangi kemacetan dan mempersingkat waktu tempuh.

Sementara dampak negatifnya adalah masyarakat akan sulit berinteraksi antara satu sisi dengan sisi seberangnya.

Namun, Sri Purnomo mengatakan bahwa sesuai dengan arahan Gubernur, akan dibuat jalan bertingkat sehingga komunikasi antar warga tidak berpengaruh.

Salah satu dampak positif lainya adalah meningkatnya aspek pariwisata di Sleman dan DIY secara keseluruhan.

"Justru orang akan mudah mengakses (pariwisata) ke Sleman dan Yogyakarta. Destinasi wisata harusnya akan meningkat. Tapi ini juga tergantung bagaimana kita
mempromosikan dan mengemas secara bareng-bareng," ucapnya.

Sedangkan soal wilayah Sleman akan dibuat Jogja Outer Ringroad (JOR), terkait hal tersebut Bupati Sleman mengatakan akan mengikuti perkembangannya saja, karena itu akan menjadi jalan nasional.

Adapun jalan Tempel hingga Prambanan akan menjadi titik awal proyek ini.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan telah mengalihkan status jalan Tempel hingga Prambanan menjadi aset negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Baca: Alasan Wilayah Prambanan Tak Boleh Dilewati Proyek Tol Solo-Jogja

Jalan terus

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa rencana pembangunan jalan tol Bawen Yogyakarta tidak lepas dari kepentingan masyarakat.

Hal itu ia sampaikan ketika berkunjung ke Kantor Tribun Jogja pada Sabtu (27/10/2018). Terkait rencana jalan tol yang mendapat penolakan dari kalangan DPRD, Ganjar Pranowo mengatakan semua bisa didiskusikan, bahkan diperdebatkan.

Namun kepentingan masyarakat, tetap harus yang diutamakan.

Menurut Ganjar, kehadiran jalan tol dimaksudkan untuk menumbuhkan sektor pariwisata. Dengan akses yang mudah, maka akan banyak orang datang ke Jawa Tengah.

“Jangan selalu bilang kalau ada tol ekonomi di sekitar mati. Banyak jalan untuk mengreasi hadirnya satu pembangunan. Ini yang harus dilakukan,” ungkapnya.

Pun dengan keberadaan Candi Borobudur. Untuk mengundang wisatawan, harus memperbanyak event. Seperti Borobudur Marathon, semua akan menikmati.

Hotel, guest house sampai rumah warga akan menjadi tempat menginap para tamu. Artinya memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Kita genjot pariwisata, kita datangkan banyak orang. Ada yang bilang dolar naik aduh gawat, ya justru kita gairahkan pariwisata,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, pada Selasa (23/10/2018) usai acara Musrenbang Jawa Tengah di Hotel Grand Artos, Magelang, Ganjar Pranowo juga memastikan rencana pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta akan terus berjalan.

Pihaknya tengah melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan penyempurnaan data untuk merealisasikan salah satu program strategis nasional tersebut.

"Jalan tol (Bawen-Yogyakarta) masih berjalan. Sekarang masih perencanaan jadi sabar dulu, karena kita masih mensinkronisasi dan harmonisasi dengan tata ruang, dan juga kerja sama dengan Pemda DIY untuk merealisasikannya," ujar Ganjar.

Rencana pembangunan tol tersebut sempat mendapat penolakan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah.

Pasalnya, rencana proyek itu disebut akan mengancam lahan subur di sepanjang daerah yang akan dilalui jalan tol.

Kalangan dewan juga mempersoalkan faktor kegempaan yang berpotensi terjadi pada titik-titik pembangunan. Namun, alasan tersebut disangkal oleh Ganjar Pranowo.

Baca: Jika Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta Terlaksana, Magelang Siapkan Exit Tol

Baca: Berikut Daftar 44 Desa di Kabupaten Magelang Terdampak Pembangunan Tol Bawen Yogyakarta

Ia mengaku telah melakukan pengecekan terkait hal-hal yang bisa menghambat pembangunan tol tersebut.

Seperti untuk faktor kegempaan, pihaknya sudah berbicara dengan pakar geologi dan tak benar adanya potensi gempa tersebut.

Terkait lahan subur yang dapat tergusur, pihaknya mengatakan sebagian besar adalah lahan tadah hujan, dan sedikit lahan subur.

"Catatannya kemarin itu , satu karena faktor kegempaan ternyata setelah dicek, tidak benar. Kedua soal lahan subur, ternyata lebih banyak lahan tadah hujannya. Ketiga untuk alternarif kereta api belum ada projek atau dorongan kita memakai itu. Jadi yang sudah ada kita kerjakan dulu," ujar Ganjar.

Rencana pembangunan proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta ini juga mendapat dukungn dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ada beberapa alasan mendasar kenapa DPR RI mendukung proyek pembangunan proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta.

DPR RI menilai pembangunan jalan tol di Yogyakarta sangat penting dan perlu dilanjutkan untuk mendukung konektivitas perhubungan darat dari adanya bandara baru internasional di Temon, Kulon Progo.

Dukungan DPR RI

Anggota Komisi V DPR RI, Idham Samawi mengatakan, dari paparan pihak PT Angkasa Pura I dan PT Pembangunan Perumahan-KSO (PP-KSO), diketahui bahwa NYIA akan mampu menampung penumpang hingga 14 juta orang secara umum atau 20 juta orang pada kapasitas puncaknya.

Hal itu akan membawa impact berupa semakin terbukanya jalur penerbangan langsung (direct flight) semisal dari Sidney, Tokyo dan lainnya tanpa harus transit terlebih dulu di Bali ataupun Jakarta.

Komisi V menilai rencana pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta perlu dilanjutkan untuk mendukung konektivitas dan kelancaran transportasi darat tersebut.

Hal itu disebut Idham sebagai program yang konkrit, jangan sampai terjadi ketika pesawat sudah bisa langsung landing tanpa harus lewat Bali atau Jakarta tapi justru ada masalah di perjalanan daratnya.

Misalkan terkait perhubungan darat dari lokasi bandara menuju area kota atau tujuan wisata.

"Penerbangan dari Bali ke Yogyakarta itu hanya satu jam. Kalau perjalanan daratnya malah sampai dua jam, sama saja omong kosong. Komisi V sepertinya sepakat semua, menilai proyek tol ini harus jalan terus,"kata Idham di sela kunjungan spesifik Komisi V ke proyek pembangunan NYIA di Temon, Jumat (26/10/2018).(Nto/rbt/rfk/ing/tribunjogja)