Pengunjung Keluhkan Tarif Parkir di Area Pasar Malam Sekaten, Pemkot Diminta Berani Lakukan Penataan

"Parkir PMPS bukan seperti parkir umum, di tempat kami tidak model juraga atau perusahaan. Ini murni dikelola oleh warga sekitar alun-alun," ucapnya.

Ia pun menjelaskan bahwa masing-masing titik parkir tersebut membuat karcis masing-masing dengan mencantumkan besaran tarif. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan monitoring saat terjadi pelanggaran tarif parkir di titik tertentu.

"Setiap titik parkir bikin karcis masing-masing sekaligus untuk identifikasi ketika ada kelompok yang melanggar ketentuan," ujarnya.

Sementara itu, Camat Gondomanan Agus Arif menjelaskan bahwa parkir yang dikelola kecamatan berada di dalam alun-alun.

"Tarifnya sesuai Perda yakni Rp 2ribu. Sebenarnya bisa progresif tapi mekanismenya sulit karena kita nggak ada alatnya. Padahal pengunjung di PMPS ini lebih dari 2-3 jam," bebernya.

Ia pun menegaskan tidak akan menabrak aturan yang berlaku di Perda. Namun ia tak menutup mata, bahwa komunitas sekitar yang mengelola parkir juga merasakan kendala dalam menata parkir PMPS.

"Temen-temen komunitas merasakan, parkir PMPS masuknya Magrib dan pulangnya pukul 22.00. Kalau parkir TJU, beli bakmi misalkan, 30 menit sudah selesai. Jadi memang berbeda," tambahnya.

Ia juga menegaskan tidak ada penutupan jalan selama PMPS berlangsung. Kondisi yang akan diterapkan adalah pembatasan jenis kendaraan untuk menekan volume kendaraan yang lalu-lalang di seputaran lokasi PMPS.

"Mengurangi volume kendaraan roda tiga ke atas. Tidak memungkinkan. Bukan menutup, tapi membatasi. Kecuali penghuni atau emergency," tandasnya.

Pemkot Harus Berani

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudiyatmoko, menjelaskan bahwa parkir menjadi persoalan menahun dari penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS).

Terlebih untuk tahun ini berbarengan dengan revitalisasi Malioboro yang membuat sekitar Kantor Pos yang dulunya bisa digunakan untuk parkir, saat ini sudah murni menjadi area pedestrian.

"Tumpuan utamanya bagaimana mengelola lahan parkir yang ada. Revitalisasi itu cukup membuat parkir berkurang, tadinya ada menjadi tidak ada. Depan BI juga ada toilet sehingga lahannya berkurang. Kami akan mengamati," tandasnya, Rabu (31/10).

Ia menambahkan, munculnya tarif parkir yamg lebih tinggi dikarenakan keterbatasan lahan sehingga membuat jukir nakal memainkan harga.

"Pemkot harus menata. Harus berani dan membuka area parkir di sekitar Alun-Alun. Misalkan ada kahan kosong, buatlah untuk parkir. Ceruk lainnya bisa koordinasi dengan pengurus wilayah untuk juga menjaga kenyamanan, keamanan, serta kewajaran harga yang tidak merugikan wisatawan," tambahnya. (*)