Kulonprogo

Kekeringan Landa Kulon Progo, BPBD Ajukan Lagi Rekomendasi Perpanjangan Tanggap Darurat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo mengajukan rekomendasi perpanjangan kembali masa tanggap darurat kekeringan kepada bupati.

Penulis: Singgih Wahyu Nugraha | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Kulon Progo hingga kini masih terus berlanjut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo mengajukan rekomendasi perpanjangan kembali masa tanggap darurat kekeringan kepada bupati.

Baca: BPBD Akan Surati Pemkab Gunungkidul untuk Naikkan Status Tanggap Darurat Kekeringan

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kulon Progo, Suhardiyana mengatakan, sedianya masa tanggap darurat itu akan diperpanjang untuk kali kedua dengan periode status pada 1-19 November 2018 ini.

Rekomendasinya sudah dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk disetujui.

"Pengajuan rekomendasi perpanjangan masa tanggap darurat kekeringan sudah kami ajukan, tinggal menunggu tandatangan Bupati saja," kata Suhardiyana pada Tribunjogja.com, Kamis (1/11/2018).

Masa tanggap darurat bencana kekeringan sebelumnya telah ditetapkan untuk periode 25 Juli hingga 30 September 2018.

Lantaran kekeringan masih terjadi, status itu diperpanjang hingga 31 Oktober 2018.

Saat ini ada sekitar 194 titik kekeringan di 30 desa dalam 8 kecamatan.

Permintaan bantuan air bersih masih terus berdatangan.

Saat ini setidaknya ada 7.436 kepala keluarga (KK) warga yang terdampak kekeringan dan kesulitan mendapat air bersih.

Dari 12 kecamatan di Kulon Progo hanya empat kecamatan saja yang tak mengalami dampak yakni Wates, Lendah, Galur, dan Temon.

Pengajuan rekomendasi itu didasari kenyataan di lapangan bahwa masyarakat di wilayah-wilayah terdampak kekeringan masih kesulitan mendapatkan air bersih.

Ditambah lagi ada kemungkinan wilayah terdampak akan semakin meluas lantaran semakin surutnya sumber-sumber air maupun sumur warga akibat musim kemarau.

Sumber-sumber air itu semakin menipis volumenya karena tidak ada resapan dari air hujan.

Di akhir Oktober lalu hujan memang sempat turun mengguyur sebagian wilayah namun hanya sebentar dan voume air yang meresap ke tanah tak cukup banyak untuk mengairi kembali sumber-sumber air yang ada.

Suhardiyana menyebut, curah hujan saat ini belum merata sedangkan tingkat penguapan air masih cukup tinggi sekarang ini mengingat suhu udara juga cukup panas.

"Sekalipun turun hujan, air belum bisa meresap optimal dan tidak bisa menjadi stok resapan di sumur-sumur. Sementara, warga dari wilayah lain yang sebelumnya tidak masuk dalam peta dampak kekeringan ini sekarang juga mulai minta bantuan air bersih. Seperti di Kalipetir (Kecamatan Pengasih)," kata Suhardiyana.

Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Ariadi membenarkan bahwa pihaknya telah mengirimkan rekomendasi perpanjangan masa tanggap darurat kekeringan kepada Bupati Kulon Progo.

Baca: Darurat Kekeringan, BPBD Kulon Progo Lihat Perkembangan Cuaca

Meskipun, hal itu masih perlu diikoordinasikan lebih lanjut sembari melihat perkembangan cuaca berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta kondisi di tengah masyarakat.

BPBD dalam hal ini masih memiliki stok air bersih sekitar 400 tangki dan diperhitungkan mencukupi untuk penyaluran bantuan bagi warga hingga setengah bulan atau sekitar dua minggu.

Pun saat ini dropping air masih terus berjalan ke titik-titik yang terdampak sesuai permintaan dari masyarakat.

WIlayah yang paling sering mendapat distribusi antara lain di Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, dan Pengasih karena memang cukup terdampak kekeringan itu. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved