Darurat Kekeringan, BPBD Kulon Progo Lihat Perkembangan Cuaca

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo hingga saat ini belum mengambil keputusan terkait wacana perpanjangan status tanggap darurat kekeringan untuk kali kedua.

Padahal, kekeringan masih melanda wilayah ini dan beberapa kecamatan masih membutuhkan bantuan air bersih.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, Ariadi mengatakan bahwa pihaknya masih akan memantau kondisi di lapangan dan prakiraan cuaca dalam sepekan ini.

Pihaknya akan berkonsultasi terlebih dulu dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) atas perkembangan cuaca ke depan.

Rencananya, kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat kekeringan itu akan dirapatkan kembali pekan depan.

"Perpanjangan (masa tanggap darurat) mungkin saja dilakukan. Tapi kami akan lihat dan konsultasikan dulu dengan BMKG. Beberapa waktu ini sudah ada hujan meski belum berpengaruh namun itu bisa jadi pertimbangan," kata Ariadi pada Tribunjogja.com, Rabu (31/10/2018).

Masa tanggap darurat bencana kekeringan sebelumnya telah ditetapkan untuk periode 25 Juli hingga 30 September 2018.

Lantaran kekeringan masih terjadi, status itu diperpanjang hingga 31 Oktober 2018.

Saat ini ada sekitar 194 titik kekeringan di 30 desa dalam 8 kecamatan.

Permintaan bantuan air bersih masih terus berdatangan.

Ariadi mengatakan, pihaknya masih memiliki stok air bersih sekitar 400 tangki.

Jumlah tersebut menurutnya masih cukup untuk pemnyaluran bantuan bagi warga hingga setengah bulan atau sekitar dua minggu.

Pun saat ini dropping air masih terus berjalan ke titik-titik yang terdampak sesuai permintaan dari masyarakat.

WIlayah yang paling sering mendapat distribusi antara lain di Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, dan Pengasih karena memang cukup terdampak kekeringan itu.

"Kalaupun nanti tidak ada perpanjangan masa tanggap darurat, kami masih akan lakukan dropping seandainya ada permintaan warga. Hujan yang turun beberapa hari kemairn memang tidak terlalu berpengaruh ke persediaan air di tengah masyarakat namun mengalirnya kembali saluran induk Kalibawang yang sempat ditutup itu sedikit banyak mengurangi permintaan dropping," jelas Ariadi.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kulon Progo, Suhardiyana mengatakan saat ini setidaknya ada 7.436 kepala keluarga (KK) warga yang terdampak kekeringan dan kesulitan mendapat air bersih.

Dari 12 kecamatan di Kulon Progo hanya empat kecamatan saja yang tak mengalami dampak yakni Wates, Lendah, Galur, dan Temon.(*)