Breaking News:

Regional

Pembangunan Kebun Sawit secara Besar-besaran Dianggap Berikan Dampak Negatif

Permintaan kelapa sawit yang meningkat, yang diikuti dengan pembangunan kebun sawit secara besar-besaran dianggap memberikan dampak negatif

IST
Dekan Fakultas Kehutanan UGM dan Peneliti saat menjelaskan dampak penanaman sawit yang semakin banyak, Jumat (20/10) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Permintaan kelapa sawit yang meningkat, yang diikuti dengan pembangunan kebun sawit secara besar-besaran dianggap memberikan dampak negatif.

Hal tersebut diungkapkan oleh Budiadi selaku Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (19/10/2018).

Budiadi menyebutkan, kegunaan kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri baik pangan maupun non pangan, di dalam maupun luar negeri membuat permintaan kelapa sawit semakin meningkat.

Peningkatan tersebut membuat panjang rentetan konversi lahan hutan menjadi kebun sawit monokultur.

Baca: Lemak Jenuh dalam Minyak Kelapa Sawit Tak Mutlak Bahayakan Jantung

"Dengan perkembangan kehidupan manusia, kelapa sawit dan turunan permintaannya akan meningkat. Nanti akan mendorong orang atau petani untuk melakukan ekspansi, perluasan kebun kelapa sawit. Kita temukan banyak pembukaan kawasan lahan baru di kawasan hutan," terangnya.

Budiadi menyebutkan jika konversi lahan hutan menjadi kebun sawit ini dapat berdampak banyak terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca, penurunan stok karbon permukaan tanah, meningkatkan fregmentasi hutan yang juga berpengaruh terhadap flora dan fauna.

Meskipun sudah ada undang-undang yang melindungi keberadaan hutan, namun perluasan kebun kelapa sawit ini tetap ada pembiaran.

"Antara kawasan hutan dan non itu ada batasannya memang. Tapi saat di lapangan banyak yang diluar kontrol, di konversi secara ilegal, menjadi perkebunan kelapa sawit. Ada pembiaran yg sulit di kontrol, kita tidak paham kenapa pengusaha bisa mendapat ijin," ungkapnya.

Baca: Kementerian LHK Musnahkan Lahan Kelapa Sawit di Taman Nasional Gunung Leuser

Hero Marhento, Ketua Tim Sawit di Kawasan Hutan mengatakan jika kebun kelapa sawit monokultur yang berada di dalam hutan telah mempengaruhi ekosistem hutan alam yang heterogen.

Selain itu, juga memberikan pengaruh terhadap fungsi hidrologis hutan yang bisa menyebabkan berkurangnya kemampuan menyimpan air saat musim hujan, dan terjadi kekeringan saat musim kemarau.

"Moratorium ijin baru pembukaan kebun sawit sudah seharusnya dilakukan sejak lama, mengingat banyaknya kasus pelanggaran ijin dan dampak lingkungan yang ditimbulkan," ungkapnya.

Baca: Sektor Pariwisata Jadi Andalan Devisa Setelah Kelapa Sawit dan Batubara

Ari Susanti, Pakar Analisis Sistem Pengelolaan Sumber Daya Hutan mengungkapkan jika ada beberapa aspek yang dapat dilakukan dalam menangani hal tersebut, yakni pengelolaan, kelembagaan, serta kebijakan.

Mengenai aspek pengelolaan, Ari menjelaskan ada beberapa langkah yang bisa diambil, yakni penyelesaian tata batas kawasan hutan untuk menjamin kelestarian kawasan hutan, kuantivikasi dampak lingkungan dan sosial dari keberadaan kebun sawit di hutan dari berbagai level, revitalisasi keberadaan kebun kelapa sawit yang ada di hutan serta meningkatkan produktivitas dalam satu unit lahan.

"Mengenai aspek kelembagaan ada beberapa langkah, pertama mendorong Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) menjadi standar pengelolaan kebun kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan, kedua mendorong skema-skema Public-Private Partnership antara perusahaan-perusahaan kelapa sawit dengan pemerintah dan masyarakat," terangnya.

Mengenai kebijakan, dia menyebutkan ada beberapa hal, yakni kebijakan tata ruang yang efektif serta revisi berbagai kebijakan kehutanan terkait, terutama yang masih tumpang tindih satu dengan yang lain. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved