Ekonomi

Sektor Pariwisata Jadi Andalan Devisa Setelah Kelapa Sawit dan Batubara

Sektor Pariwisata Jadi Andalan Devisa Setelah Kelapa Sawit dan Batubara

Sektor Pariwisata Jadi Andalan Devisa Setelah Kelapa Sawit dan Batubara
Tribun Jogja/ Yudha Kristiawan
Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia (Rakorpusda) yang digelar di Royal Ambarrukmo Hotel Yogyakarta 

Laporan Reporter Tribun Jogja Yudha Kristiawan

TRIBUNJOGJA.COM - Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia (Rakorpusda) yang digelar di Royal Ambarrukmo Hotel Yogyakarta menghasilkan sejumlah keputusan penting untuk memaksimalkan sektor pariwisata tanah air, Rabu (29/8/2018).

Rakorpusda yang diikuti tujuh kementerian, enam gubernur, sembilan bupati, dan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini di antaranya merumuskan sejumlah mufakat yakni menempatkan sektor pariwisata sebagai andalan devisa setelah Kelapa Sawit dan Batubara.

Sektor pariwisata digadang gadang mampu lebih cepat menghasilkan devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara ke berbagai destinasi wisata di tanah air.

Untuk itu, sektor wisata bakal digenjot maksimal dengan beragam program melalui sinergi semua lini.

Salah satunya dengan meningkatkan aksesibilitas melalui jurus yang disebut 3A dan 2P.

Jurus tersebut adalah keragaman atraksi, kualitas amenitas serta disokong oleh penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata.

Baca: Operasional KIP Tersendat, Serapan Tenaga Kerja Bantul Terganggu

Hal ini disampaikan oleh Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia pada sesi jumpa pers Rakorpusda.

Perry menjelaskan, selain penguatan aksesibilitas melalui 3A dan 2P, ada kebijakan yang menjadi prioritas bersama. 

Menetapkan daerah tujuan wisata prioritas seperti Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur-Joglosemar (Jogjakarta-Solo-Semarang), Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo, dan Kepulauan Riau.

Selanjutnya disepakati penguatan data dan informasi pariwisata melalui penetapan nomenklatur klasifikasi jenis usaha yang termasuk dalam bidang pariwisata sebagai dasar perumusan kebijakan. 

"Kami juga sepakat mempermudah akses  pembiayaan melalui peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha pariwisata. Selainitu juga intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital serta ekosistemnya di semua destinasi wisata," terang Perry. (tribunjogja)

Penulis: yud
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved