Kulonprogo

Stop Perilaku BABS, Kulonprogo Diganjar Penghargaan Menkes

Penghargaan atas sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) berhasil digondol Bumi Binangun ini.

Penulis: Singgih Wahyu Nugraha | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Langkah Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam menghentikan kebiasaan warganya buang air besar sembarangan (BABS) mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan.

Penghargaan atas sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) berhasil digondol Bumi Binangun ini.

Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo dari Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, Kamis (18/10/2018) di Jakarta.

Selain Kulonprogo, DIY dan empat kabupaten/kotanya serta puluhan daerah lain di Indonesia juga turut menerima penghargaan tersebut. 

Baca: Kulonprogo Terus Berbenah Ciptakan Open Government Partnership

Sutedjo mengatakan, sertifikat penghargaan STBM berkelanjutan ini diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih higienis dan saniter melalui pendekatan STBM.

Termasuk pencapaian yang terverifikasi dalam program STOP BAB sembarangan (SBS), inovasi dalam mempertahankan kondisi SBS, dan peningkatan kualitas akses sanitasi dan layanan berbasis masyarakat.

"Tanpa dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, tidak mungkin program STBM berjalan baik di Kulonprogo. Harapan kami, perilaku hidup sehat ini terus dijaga dengan baik," kata Sutedjo dalam keterangannya.

Baca: Baru Separuh Pengusaha Kulonprogo Lindungi Pekerjanya

Dalam penghargaan itu, Kulonprogo dinilai berhasil pada pilar pertama STBM yakni Stop BABS dan pembangunan jamban serta inovasi yang mengutamakan kebersamaan dan kegotongroyongan masyarakat.

Proses penciptaan SBS menurut Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan Kulonprogo, Slamet Riyanto bukan tanpa kendala.

Pengubahan perilaku masyarakat butuh waktu cukup lama sehingga diperlukan berbagai langkah.

Termasuk melalui penyediaan berbagai sumber dana untuk membangun jamban.

Bagi masyarakat yang tidak punya jamban, beberapa sumber dana yang tersedia antara lain lewat swadaya masyarakat berupa bansos jambanisasi, pengembangan dana stimulan, jimpitan siskamling.

Adapun langkah terakhirnya adalah melalui anggaran dari Dana Desa.

"Namun, inti utamanya adalah kebersamaan dan kegotongroyongan masyarakat serta komitmen petugas sanitasi dan lintas sektoral," ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved