Kota Yogyakarta

Dinas PPPA Cegah Kekerasan Anak Melalui Program Berbasis Kelurahan

Dinas PPPA Kota Yogyakarta ingin agar kelurahan-kelurahan di Kota Yogyakarta terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

Laporan Calon Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Yogyakarta ingin agar kelurahan-kelurahan di Kota Yogyakarta terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

Menurut data kekerasan Dinas PPPA, jumlah kekerasan pada anak pada tahun 2016 terdapat 88 kasus, sementara untuk tahun 2017 menurun menjadi 58 kasus.

Baca: Khawatir Punah, BKSDA Yogyakarta Akan Lakukan Pendataan Kepemilikan Burung

Sementara untuk jenis kekerasan yang terjadi antara lain fisik, psikis, perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, penelantaran, eksploitasi, dan trafficking.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat mengatakan pencegahan kekerasan, khususnya kekerasan pada anak bukan hanya tugas Dinas PPPA saja, tetapi dinas lain, dan juga masyarakat.

Octo mengungkapkan, pemerintah pusat memiliki program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kota Yogyakarta pun sudah mengikuti program tersebut.

"Kota Yogyakarta sudah melakukan itu, kelurahan yang dipilih pertama adalah Brontokusuman. Kelurahan Brontokusuman dipilih karena data kekerasan dari wilayah tersebut. Lalu juga potensi masyarakat yang mau bersinergi. Jadi ada tantangan dan potensi yang dibangun," katanya Minggu (7/10/2018).

Program PATBM merupakan program sinergitas berbagai unsur yang ada dalam masyarakat.

Melalui program PATBM, masyarakat dan kelurahan diminta untuk peduli pada anak-anak.

"Jadi melibatkan semua unsur dalam masyarakat. dari PKK, Pemuda, Karang taruna, aparat kepolisian, semua yang peduli pada problem anak-anak boleh memberikan sosialisasi. Ketika melibatkan masyarakat, harapannya pencegahan dan penyelesaian kasus kekerasan pada anak bisa berbasis masyarakat," lanjutnya.

Selain Kelurahan Brontokusuman, tahun ini ada 20 kelurahan lain yang menjadi prioritas Dinas PPPA.

Sehingga pada tahun 2019, 45 kelurahan di Kota Yogyakarta juga memiliki program PATBM.

Baca: Wali Kota Yogya Dilantik Jadi Ketum Pelti DIY

"Ini kan juga upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencegah kekerasan, khsususnya kekerasan pada anak. Selain itu juga ingin membangun sinergi dengan masyarakat, agar jika ada kasus bisa secepatnya ditangani berbasis masyarakat," ujarnya.

Ia pun ingin agar anak dilibatkan dalam pembuatan keputusan dalam masyarakat.

Menurutnya SMP di bawah usia 18 masih anak, sehingga memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, dalam membuat kebijakan desa.

Hal tersebut supaya dapat mewujudkan Kelurahan Layak Anak. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved