Kulonprogo

DPRD Kulonprogo Tak Tahu Pemkab Berlakukan Moratorium Penambangan Andesit

DPRD Kulonprogo mengaku tak pernah mendapat informasi meski kebijakan itu sudah dikeluarkan sejak 15 Desember 2017 lalu.

DPRD Kulonprogo Tak Tahu Pemkab Berlakukan Moratorium Penambangan Andesit
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Moratorium atau penangguhan kegiatan penambangan batu andesit di Samigaluh dan Girimulyo telah diteken Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sejak akhir 2017 lalu.

Namun, legislator setempat justru mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

Baca: Dinas Pariwisata Kulonprogo Selesaikan Rancangan Penataan Pantai Glagah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo, Akhid Nuryati mengaku kaget atas munculnya kebijakan moratorium tersebut.

Selama ini dirinya tak pernah mendapat informasi meski kebijakan itu sudah dikeluarkan sejak 15 Desember 2017 lalu.

Menurutnya, pihak eksekutif tak pernah menyinggung soal kebijakan itu saat pembahasan Rencana Tata Ruang dan WIlayah (RTRW).

"Kalau ada kebijakan itu, kami justru mempertanyakan kenapa target retribusi (dalam struktur pendapatan daerah) malah dikurangi. Kami akan mencermati kebijakan ini,"jelas Akhid pada Tribunjogja.com, Senin (1/10/2018).

Ia juga mengaku cukup heran lantaran kebijakan moratorium penambangan itu hanya mencakup Samigaluh dan Girimulyo saja.

Sedangkan, Kalibawang yang juga berada di kawasan perbukitan Menoreh serta tak kurang banyak kegiatan penambangan justru tak diikutkan.

Padahal, kegiatan penambangan di kecamatan itu berpotensi merusak lingkungan.

Moratorium itu ditetapkan pemerintah melalui Surat Keputusan Bupati Kulonprogo nomor 404/A/2017 tentang Penundaan Pemberian Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Kegiatan Usaha Pertambangan di Kecamatan Girimulyo dan Samigaluh.

Halaman
12
Penulis: ing
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved