Sleman

Terkait Pelayanan Kesehatan Jiwa, DIY Diharapkan Jadi Contoh Bagi Provinsi Lain

Berdasarkan data yang digunakan oleh RSJ Ghrasia, pada tahun 2013 saja terdapat 9.820 orang yang mengalami gangguan kejiwaan di seluruh DIY.

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando
Staf Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas) RSJ Ghrasia, Aspi Kristiati di workshop Yayasan Satunama, Kamis (23/08/2018) 

Laporan Reporter Tribun Jogja Alexander Ermando

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Staf Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas) RSJ Ghrasia, Aspi Kristiati mengungkapkan bahwa jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di DIY tertinggi di Indonesia.

"Angkanya sekitar 0,27 persen dari total populasi, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang angkanya mencapai 0,17 persen," jelas Aspi saat ditemui hari Kamis (23/08/2018).

Berdasarkan data yang digunakan oleh RSJ Ghrasia, pada tahun 2013 saja terdapat 9.820 orang yang mengalami gangguan kejiwaan di seluruh DIY.

Jika dirinci, Bantul menempati urutan tertinggi dengan jumlah sebanyak 3.875 orang.

Sedangkan paling rendah berada di kota dengan jumlah 857 orang.

Baca: Tahun 2018, Pemda DIY Target Bebaskan 16 ODGJ dari Pemasungan

"Sleman berada di urutan ketiga dengan jumlah sebanyak 1.769 ODGJ," ungkap Karel Tuhehay selaku Program Manager Yayasan Satunama untuk Program Keswa.

Meski memiliki angka ODGJ tertinggi, Aspi justru menyebut bahwa pelayanan kesehatan jiwa di DIY termasuk yang paling mumpuni.

Menurut Aspi, DIY bisa menjadi contoh bagi provinsi dan daerah lain dalam penanganan dan pelayanan terhadap ODGJ.

"Setiap kali ada pertemuan tingkat provinsi, terutama di Kementerian Kesehatan, perwakilan DIY selalu ditanyakan bagaimana penanganan terhadap OGDJ," papar Aspi.

Baca: Jumlah ODGJ di DIY Masih Tinggi, Legislatif Dorong RSJ Grhasia Tingkatkan Kinerja

Hari ini, Yayasan Satunama bersama RSJ Ghrasia serta Puskesmas Mlati menggelar workshop membahas tentang pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat.

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun yang turut menghadiri kegiatan ini pun menyatakan masyarakat perlu memahami tentang bagaimana menangani ODGJ dengan baik.

"Tidak bisa pemerintah mengerjakan sendiri, masyarakat juga harus terlibat dalam proses layanan tersebut," kata Muslimatun.(TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved