Kunjungi Lombok, Sultan Serahkan Bantuan Kemanusiaan

TRIBUNJOGJA.COM, MATARAM - Bencana alam gempa bumi yang melanda kawasan Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sekitarnya, menggugah jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk mengerahkan bantuan kemanusiaan, berupa uang tunai dan sejumlah logistik.

Bahkan, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, melakukan kunjungan langsung ke Pulau Seribu Masjid untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut, didampingi para Wakil Bupati dan Wakil Walikota, serta sejumlah pejabat di lingkup Pemda DIY.

Baca: Sultan: Tantangan untuk Generasi Muda Begitu Besar

Berdasar keterangan tertulis yang dirilis Humas Pemda DIY, bantuan yang diserahkan kepada Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, Senin (21/8/2018), berupa uang tunai Rp 2,1 miliar, serta dua truk kontainer logistik berisi selimut, pakaian, kebutuhan wanita, obat, alat kerja dan lain sebagainya.

Selain itu, sebanyak 315 tenaga paramedis juga dikirim ke NTB, untuk membantu penanganan para korban.

Tim tersebut, merupakan gabungan dari Pemda DIY, Pemkab-Pemkot, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lain yang peduli dengan musibah besar itu.

Dalam kesempatan tersebut, Ngarsa Dalem pun sempat membagikan pengalaman terkait penanganan gempa DIY tahun 2006 dan erupsi Merapi tahun 2010 lalu, di mana terdapat sekitar 98 ribu rumah rusak berat dan rusak ringan lebih kurang 111 ribu.

Menurutnya, manajemen yang dianut kala itu berbasis pendataan di tingkat dusun. 

Kemudian, data diverifikasi secara mendalam oleh tim, bersama kelompok masyarakat yang dibentuk dari tingkat desa.

Saat verifikasi, tambahnya, harus ada koordinasi terus-menerus dari level provinsi, kabupaten-kota, camat dan kepala desa.

Baca: Jusuf Kalla Pantau Rehabilitasi Pasca Gempa Lombok

Ngarsa Dalem memperkirakan, bantuan pemerintah pusat untuk NTB akan jauh lebih besar, dibandingkan dengan gempa DIY silam, yang jumlahnya Rp 15 juta per KK.

Untuk korban gempa NTB, ia memprediksi, jumlahnya bisa menyentuh Rp 50 juta per KK.

"Saya mengingatkan, hati-hati mengelola bantuan, jangan sampai kemudian menjadi bencana bagi birokrasi di Pemda NTB. Saya kira, perlu minta bantuan BPKP dan BPK, untuk melakukan pendampingan pengelolaannya," katanya.

Lebih lanjut, Ngarsa Dalem menilai, dalam kondisi saat ini, diperlukan pembangunan shelter, mengingat panasnya suhu udara yang dirasakan para pengungsi di tenda.

Meski sekadar shelter dari bambu, itu sudah membuat para pengungsi merasa lebih nyaman.

"Bisa dianggarkan dari APBD, atau pihak ketiga.  Bantuan tidak harus dihabiskan, karena begitu jalanan rusak, belum tentu ada anggaran APBN. Nah, sisa itu tadi, bisa untuk membangun jalan dan jembatan. Kuncinya, bagaimana kita me-manage," cetusnya.