Soe Hok Gie: Kala Bung Karno Dilarang Ucapkan Kata 'Merdeka' saat Berpidato

Kehidupan ekonomi kaum “ekstremis" umumnya morat-marit. Sumber keuangan tak menentu. Setiap waktu dapat dipecat dari pekerjaannya dan dimasukkan penjara. Kalau polisi Belanda menggeledah rumahnya, hampir selalu di ketemukan surat gadai.

Anak-anaknya dipersulit masuk sekolah pemerintah, jabatan-jabatan tertentu tertutup baginya, malahan seperti contoh diatas diasingkan dari lingkungan keluarganya sendiri. Tak semua orang berani bergaul dengan mereka.

Tetapi diantara mereka sendiri, tumbuh kesetiakawanan yang mengharukan, Kalau suami masuk penjara atau menganggur, anak dan isteri menjadi tanggungan bersama.

Lain lagi pengalaman Liem Koen Hian, seorang penulis yang terkenal tajam penanya. Ia seorang nasionalis. Pada suatu hari dituntut dimuka pengadilan, karena tulisannya dituduh menghina. Hakim menjatuhkan hukuman.

Beberapa tahun kemudian, Liem harus maju ujian. Ia seorang mahasiswa Fakultas Hukum. Pengujinya? Hakim yang dulu menjatuhi hukuman. Apa boleh buat. Keduanya pura-pura tak saling mengenal.

Generasi sekarang tak kenal, siapa dia PID? Semacam kenpetai atau gestapo. Oleh pemerintah penjajahan ditugaskan menguntit terus-menerus pemimpin-pemimpin pergerakan, karena mereka dianggap “perusuh".

Berat juga tugas PID. Kemanapun “tuannya" pergi harus selalu diikuti, tak peduli hujan atau panas. Mereka setia menunggu di depan rumah. Tak jarang yang harus dijaga iba hati, dipersilahkannya mereka masuk rumah.

Diberi minuman, obrolan akhirnja penerangan dan diskusi tentang kemerdekaan. Beberapa dari mereka terkena “wabah kemerdekaan" dan sadar yang mereka jaga bukanlah “pengacau ketertiban dan keamanan umum” melainkan pembela rakyat. Maka bertobatlah menjadi pengikut pergerakan kemerdekaan. Senjata makan tuan!

Boleh piato, tetapi harus minta izin lebih dulu! Boleh pidato, tetapi tanpa mengucapkan kata merdeka. Ini siasat pemerintah penjajahan. Sebagai bangsa yang “demokratis", mereka tidak melarang terang-terangan kemerdekaan berbicara tetapi dicarinya cara licin untuk menjerat dan mencapai tujuannya.

Sekali waktu pada tahun 1928 Bung Karno minta ijin pidato pada kantor polisi Solo. la harus pidato menjelaskan asas dan tujuan PNI. Jelas pada Anggaran Dasarnya tertulis, tujuan PNI kemerdekaan. Tetapi kata itu tabu, tak boleb disebut. Tak kurang akal!

Mulailah Bung Karno berpidato: “Rakjat Indonesia, kamu harus menjadi seperti orang Belanda di negeri Belanda, harus menjadi seperti orang Jerman dinegeri Jerman".

Mula-mula hadirin tidak mengerti maksudnya, kemudian tahu juga. Orang Belanda di negerinya bangsa yang merdeka, begitu pula orang Jerman. Jadi kita pun harus seperti mereka, merdeka.

Maka bersorak-soraklah mereka menyambut pidato itu.