Kemelut Lahan NYIA, Komnas HAM Minta Semua Pihak Tahan Diri

Terutama menyangkut adanya kemungkinan celah regulasi yang memunculkan masalah dan perlu dilakukan perbaikan mengingat kasus terkait infrastruktur juga cukup banyak.

Nantinya, setelah ada rekomendasi, fungsi pemantauan (monitoring) akan berjalan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan rekomendasi itu oleh berbagai pihak terkait.

Khususnya, pelaksanaan rekomendasi oleh pemerintah.

Selama proses kajian berjalan, Komnas HAM meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan.

"Pengujian akan kita nilai dan lihat dari seluruh aspek hukum dan HAM. Tapi belum sampai ke sana. Saat ini kami minta semua bisa menahan diri tidak melakukan kekerasan. Penanganan tidak boleh ada benturan dan harus ada mitigasi agar pembangunan bandara ini tidak merugikan masyarakat," jelasnya.

Baca: Warga Penolak Bandara Bertahan di Genteng Rumah Lalu Diturunkan Petugas

Warga PWPP-KP, Sofyan menyampaikan apresiasnya atas kehadiran Komnas HAM meski terhitung telat lantaran rumah warga sudah terlanjur dirobohkan hingga rata dengan tanah.

Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi warga untuk mengadukan segala permasalahan dan dugaan pelanggaran HAM dari PT Angkasa Pura I yang dikawal aparat keamanan dalam kegiatan pembersihan lahan.

Beberapa poin yang disampaikan antara lain tindak kekerasan oleh aparat dalam proses eksekusi lahan dan berbagai kejadian tidak manusiawi yang dialami warga dalam proses tersebut.

Termasuk juga pencongkelan pintu rumah hingga pengambilan paksa barang-barang milik warga saat proses pengosongan lahan.

"Semua sudah kami sampaikan secara komplet. Termasuk juga status tanah yang kami gendoli (dipertahankan) karena ini hak milik warga. Harapan kami, Komnas HAM bisa melihat ini secara utuh dengan kewenangannya dan mengeluarkan rekomendasi yang berpihak apda rakyat yang sudah diperlakukan semena-mena," kata Sofyan.(TRIBUNJOGJA.COM)