Banyak Jalan Tikus ke Kawasan Pantai Selatan, Petugas Tak Bisa Tarik Retribusi Secara Maksimal

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pesatnya perkembangan kawasan pantai selatan Bantul menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bidang pariwisata terus terdongkrak tiap tahun.

Seiring perkembangan zaman, Pemkab dituntut untuk juga melajukan terobosan dalam rangka pengelolaan kawasan wisata.

Kawasan pantai di Bantul membentang dari sisi timur mulai Parangtritis sampai pantai sisi barat seperti Samas sampai Pandansimo menjadi spot yang kini mulai ditata seiring Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) yang sudah mendekati sempurna.

JJLS, digadang ramai setelah bandara di Kulon Progo Selesai dibuat.

Baca: Wadah bagi Budaya dan Seni, Disbud Bantul Akan Gelar Bantul Art Festival

Sayang, hingga detik ini Pemkab Bantul masih menemui beberapa kendala terkait pengelolaan kawasan wisata pantai selatan.

Seperti yang baru-baru ini dibahas, yaitu tidak masksimalnya pemasukkan dari hasil penjualan tiket masuk (retribusi) ke kawasan wisata Pantai Selatan karena kebocoran tiket.

Maryadi, salah satu petugas jaga Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Pantai Samas, mengaku tidak bisa menarik retribusi kepada semua semua pengunjung yang datang ke pantai Samas sampai Pandansimo.

Salah satu penyebabnya, ada beberapa yang lewat jalan tikus untuk bisa masuk pantai.

“Kalau lewat jalan-jalan kampung banyak jalan tikus. Tinggal mau tembus JJLS yang sebelah mana. Bisa JJLS sebelah timur TPR ini atau sebelah barat. Kalau sudah bisa masuk JJLS berarti sudah bisa masuk kawasan pantai tanpa harus bayar restribusi di sini,” kata Maryadi ditemui pada Rabu (18/7/2018).

Baca: Kuasa Hukum Warga Kemadang Ajukan Permohonan Pembentukan Pansus Terkait JJLS

Tak hanya itu, Maryadi terpaksa meloloskan pengunjung ‘nakal’ yang nekat menerobos gerbang TPR entah dengan menaiki sepeda motor maupun mobil.

Keterbatasan petugas jaga membuat dirinya tak ingin berselisih dengan pengunjung yang melewati pintu gerbang TPR tanpa membayar tiket ini.

Atau yang belum lama ini ditemui Maryadi, ada rombong wisatawan yang memaksa ‘nego’ untuk mendapatkan harga tiket lebih murah.

Karena yang disampaikan pihak koordinator wisatawan tidak masuk akal, Maryadi pun tetap bersikukuh melarang mereka masuk ke kawasan pantai.

“Sampai dua bus, jadi mereka minta masuk tapi pengennya cuma bayar tiket masuk separoh dari jumlah yang seharusnya dibayar sesuai banyaknya penumpang. Mereka akhirnya putar balik tidak jadi ke pantai karena saya tidak mau menerima harga yang mereka inginkan,” kata Maryadi.

Baca: Dinpar Bantul Kaji Titik Lokasi TPR Paris dan Depok yang Baru

Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Kwintarto Heru Prabowo mengamini, kendala soal penarikan retribusi pantai menjadi masalah tersendiri.

Tak hanya karena banyaknya jalan tikus, keterbatasan jam operasional petugas TPR juga mengakibatkan pengunjung yang datang malam hari bisa masuk tanpa membayar tiket.

“Pengunjung ini biasanya mengejar momen sunrise sehingga datang saat dini hari. Sementara saat malam hari tidak ada petugas yang berjaga. Meski tak sebanyak pengunjung yang datang di siang hari, tapi jumlah pengunjung malam atau dini hari ini cukup banyak,” kata Kwintarto.

Bicara soal rombongan wisata yang meminta korting, Kwintarto tidak kaget dengan laporan ini mengingat di lingkup instansi juga seringkali melakukan hal yang sama.

Meski keringanan tersebut bisa diberikan, namun harus disertakan surat persetujuan bupati sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dinas Pariwisata sudah membahas hal ini dan menyampaikannya saat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hasilnya, perlu ada pembahasan lebih rinci melibatkan pihak Dinas Perhubungan atau Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP).

Baca: Dinas Pariwisata Bantul Maksimalkan TPR untuk Penuhi Target Pendapatan 2017

Hal ini berkaitan dengan rekayasa lalu lintas agar akses pengunjung hanya bisa melewati TPR.

“Gambaran saya TPR nanti dipindah di sebelah selatan JJLS meminimalisir kebocoran tiket. Atau tetap utara JJLS tapi harus membuat jalur tambahan. Yang jelas TPR tidak bisa dibuat di sepanjang JJLS,” kata Kwintarto.

Meski demikian, perihal rekayasa lalu lintas maupun kajian pengadaan jalur khusus dalam rangka meminimalisir keberadaan jalan tikus demi mengurangi kebocoran tiket ini menurut Kwintarto menjadi ranah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkompeten.

Dishub atau DPUPKP misalnya.

Yang jelas, Dinas Pariwisata menginginkan pembahasan rekayasa TPR termasuk kaitannya dengan jalur JJLS ini bisa segera dilaksanakan.

Mengingat, Bantul berpacu dengan waktu yaitu bandara baru di Kulon Progo dan jembatan penyambung JJLS di kawasan Kretek yang akan membuat jalur akan semakin ramai. (TRIBUNJOGJA.COM)