Sleman
Belum Ada Formasi Pengangkatan CPNS, Banyak Sekolah di Sleman Kekurangan Guru
Saat ini, untuk guru SD Wantini mengatakan kekurangannya sekitar 600 guru. Sedangkan di SMP juga cukup banyak.
Penulis: Siti Umaiyah | Editor: Ari Nugroho
Laporan Calon Reporter Tribun Jogja, Siti Umaiyah
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Banyak sekolah-sekolah yang mengeluh karena kekurangan guru.
Banyak guru yang sudah purna tapi belum ada formasi pengangkatan CPNS.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Wantini selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pada Senin (2/7/2018).
Wantini menjelaskan, sebagian besar sekolah di Kabupaten Sleman bukan mengeluhkan mengenai sarana dan prasarana, namun lebih ke kurangnya tenaga pengajar.
Baca: Godok SK Bupati, Pemkab Sleman Akan Berikan Jalur Alternatif Wisata Jeep Merapi
"Banyak yang sudah purna tapi memang belum ada formasi pengangkatan CPNS. Kita sudah coba mengajukan. Perkara nanti dapat formasi atau tidak kewenangan sudah ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Mudah-mudahan bisa menambah," terangnya.
Saat ini, untuk guru SD Wantini mengatakan kekurangannya sekitar 600 guru. Sedangkan di SMP juga cukup banyak.
Kekurangan tersebut diakibatkan banyaknya PNS yang purna namun belum ada penggantinya.
"CPNS itu untuk memenuhi kebutuhan guru, karena memang saat ini kebutuhan guru kita yang PNS sudah banyak yang purna. Sampai saat ini belum ada pengangkatan. Butuhnya untuk guru SD sekitar 600. Kalau SMP itu permapel, jadi tidak semua mapel itu kosong, tapi ada beberapa mapel yang memang kurang. Misalnya PKN, Pendidikan Agama, Penjaskes itu gurunya kurang," katanya.
Baca: Pemda Sleman Lakukan Survei Rute Wisata Jip Merapi
Untuk menutupi kekurangan tersebut, strategis yang digunakan sekolah adalah dengan cara mengangkat tenaga honorer.
"Strategi yang dilakukan sekolah mau tidak mau ya harus mengangkat tenaga honorer untuk memenuhi itu. Kita berharap ada penambahan CPNS di tahun ini, agar kekurangan tersebut bisa diminimalisir," jelasnya.
Lilik Mardiningsih selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Depok mengungkapkan, selama ini SMPN 4 Depok memang mengalami kekurangan guru.
Ditambah dengan adanya 10 guru yang akan purna di tahun ini dan tahun depan, membuat Lilik harus mengangkat tenaga honorer lebih banyak lagi.
"Untuk honorer ada beberapa selama ini, seperti Guru Prakarya, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA. Tahun ini yang purna Guru Bahasa Indonesia. Tahun depan ada 9 orang, diantaranya guru Agama, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Seni dan Budaya, Bahasa Jawa PKN dan lainnya. Itu guru kami yang tahun depan purna, dari bulan Juli ke atas purna, hampir setiap bulan ada," ungkapnya.
Untuk mengakalinya, Lilik mengangkat tenaga honorer.
Padahal dana yang digunakannya untuk membiayai tenaga honorer sangatlah terbatas.
Baca: Banyak PNS Purna Tugas, Pemda DIY Akan Andalkan Pegawai Honorer
"Besok kalau mereka pensiun kita mengangkat honorer. Untuk menggaji kita menggunakan dana bos. Padahal dana bos terbatas hanya 20%. Mungkin nanti kalau kekurangan dana kita minta ke disdik," jelasnya.
Lilik berharap untuk secepatnya diadakan pengangkatan guru untuk mengganti PNS yang sudah pensiun.
"Harapannya segera ada penerimaan guru untuk mengganti yang pensiun. Atau mungkin jika harus mengangkat tenaga honorer dana dari bos jangan hanya 20%. Kasihan sekolah yang memang tidak memiliki dana yang cukup untuk itu," terangnya.
Ponidi, selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Pakem mengatakan, selama ini di SMPN 4 Pakem hampir semua mata pelajaran kekurangan guru.
Solusi yang digunakan juga sama, yakni dengan mengangkat tenaga honorer.
"Jadi di SMPN 4 Pakem hampir semua mapel kurang. Yang pensiun setiap tahun ada terus dan tidak ada penggantinya. Selama ini dicukupkan dengan tenaga honorer. Harapannya segera terpenuhi tenaganya. Kalau di dunia pendidikan tidak bisa disamakan dengan tenaga kantor lainnya. Ini darurat, harus segera dipenuhi. Secepatnya kalau bisa," ungkapnya. (TRIBUNJOGJA.COM)