Pengosongan Lahan Bandara Kulonprogo Sesuai Jadwal

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - PT Angkasa Pura I kembali melontarkan rencana eksekusi relokasi warga penolak New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang masih bertahan tinggal dalam areal pembangunan.

Pemrakarsa pembangunan bandara itu menegaskan bahwa pemindahan akan dilakukan setelah Lebaran dan dijamin tidak akan mundur waktu lagi.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Utama PT AP I, Faik Fahmi saat meninjau lokasi rumah yang disewa untuk warga penolak tersebut di Glagah, Temon, Rabu (13/6/2018).

Ia menegaskan bahwa setelah Lebaran nanti proses kontruksi fisik bandara akan kian kencang sehingga upaya pengosongan lahan dan pembangunan bandara sudah tidak bisa mundur lagi.

Saat ini menurutnya masih ada 31 rumah di dalam area pembangunan yang masih dihuni 37 keluarga warga penolak.

Namun begitu, hingga saat ini belum ada titik terang waktu pasti pelaksanaan eksekusi itu dan masih akan dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Baca: Bupati Kulonprogo Salat Zuhur di Masjid Milik Penolak Bandara NYIA

"Sudah tidak ada waktu lagi untuk mundur. Saya banyak mendapat dukungan agar segera dilakukan prosesnya (pembangunan), bahkan kemarin ada yang demo kenapa tidak segera dieksekusi (dipindahkan)," kata Faik dalam tinjauannya bersama Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat.

Rencana pengosongan lahan dan pemindahan warga penolak itu sebetulnya sudah beberapa kali dirapatkan AP I bersama Pemkab Kulonprogo serta unsur kepolisian dan militer sejak beberapa bulan silam.

Hanya saja, hingga masuk bulan puasa, rencana tersebut urung dilaksanakan karena berbagai alasan dan pertimbangan.

Faik menyebut tidak ada kendala yang dihadapi hingga rencana tersebut tertunda melainkan hanya urusan timing atau ketepatan waktu saja.

Sejalan itu, upaya persuasi terhadap warga juga masih dilanjutkan dengan harapan sikap warga bisa semakin melunak.

AP I bersikukuh bahwa pembangunan bandara di Kulonprogo bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat sehingga cara yang dilakukan untuk memindahkan warga juga harus dipastikan dalam koridor cara yang baik.

Dalam hal ini, AP I sudah menyiapkan sekitar 20 rumah di Desa Glagah dan Palihan yang disewa untuk dihuni warga penolak.

AP I menanggung biaya sewa rumah tersebut selama tiga bulan dan akan ditambah secara fleksibel apabila masih kurang.

Baca: Dekati Warga Penolak Bandara NYIA, Bupati Kulonprogo Ingin Safari Ramadan

"Niat kami bukan menggusur tapi memindahkan ke tempat layak dam representatif sehingga warga bisa benar-benar nyaman. Tidak ada keinginan untuk menyusahkan masyarakat Kulonprogo," kata Faik.

Ditambahkan, bandara baru Yogyakarta di Kulonprogo seharusnya sudah dibangun sejak 10 tahun lalu karena terhitung paling tertinggal dibanding daerah lain.

Sekarang ini sudah waktunya Yogyakarta membangun bandara yang lebih baik dengan kapasitas penumpang lebih besar.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan Pemkab bersama pihak terkait berupaya menyiapkan langkah terbaik dan menghindari upaya paksa.

Satu per satu warga yang masih bertahan juga dipetakan secara detail untuk mengetahui problem yang dihadapi serta solusi strategi pemindahannya.

Ia menyebut pembersihan lahan sudah jadi keniscayaan untuk dikerjakan dalam waktu dekat dan tidak bisa dihindari.

Adanya rumah-rumah yang disewa itu menunjukkan adanya upaya memanusiakan warga dari pihak terkait dalam proses pemindahan itu.

"Disiapkan tempat yang layak agar tidak ada warga terlantar," kata Hasto.(TRIBUNJOGJA.COM)