IDEA dan ICW Lakukan Survei Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Masalah tersebut adalah karena proses pencairan yang lama, syarat yang sulit dipenuhi, dan jarak dari bank jauh.

"Proses lama itu dari pusat hingga sampai ke rekening masing-masing. Pemilik KIP kan harus punya rekening dari BNI dan BRI. Nah ruapanya itu juga jadi masalah. Lalu syarat yang sulit dipenuhi. Bagi yang nggak pegang KIP itu perlu surat dari sekolah, dan kelurahan," lanjutnya.

Sementara saran yang diberikan untuk perbaikan penyelenggaraan KIP adalah tambah nilai besaran bantuan, permudah pencairan, bersihkan calo, dan perbaiki akurasi.

"Yang paling banyak adalah tambah nilai besaran bantuan. Mereka merasa bantuan tidak cukup, terutama yang dari tingkat SMA/SMK, besaran yang di dapat sekitar Rp1 juta, SMA/SMK kan bebannya lebih banyak dari jenjang lain," tambahnya.

Baca: Masih Ada Sekolah di Gunungkidul yang Belum Terima Kartu Indonesia Pintar

Galih menilai ada partai politik yang menjadi calo untuk memperoleh KIP.

Parpol datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi, kemudian meminta data dan menyatakan akan membantu proses KIP.

"Ya kalau gitu kan bisa disebut calo. Mereka minta data terus biar bisa dapat KIP. Kalau saya tanya itu DPR RI. Sekolah dilematis juga, kalau nggak dikasih, nanti wali murid yang protes, karena nggak dapat," katanya

"Ada beberapa sekolah di empat kecamatan yang ditemukan kasus seperti itu, di Mergangsan, Gedong Tengen, Jetis, dan Tegal Rejo. Dari semua jenjang kami temukan. Uniknya justru ketika kami datang malah dikira dari kader tertentu," lanjutnya.

Ia menilai KIP justru jadi celah bagi kader parpol untuk mendapat popularitas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa KIP memang bermanfaat bagi warga miskin.

"Nah ini malah bisa grab voters, ajang untuk cari panggung. Ya dengan KIP ini kan memang bermanfaat bagi warga miskin, lha ini jadi celah. Makanya ini masyrakat juga harus berhati-hati seberannya, perlu diketahui kalau KIP ini kan punya eksekutif, bukan legislatif" tutupnya. (TRIBUNJOGJA.COM)