Kulonprogo

Perempuan Wajib Terwakili dalam Struktur BPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110/2016 tentang BPD telah mengamanatkan kewajiban adanya unsur perempuan dalam struktur BPD.

Perempuan Wajib Terwakili dalam Struktur BPD
ist
Logo Pemkab Kulonprogo 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan Badan permusyawaratan Desa (BPD) menjadi satu di antara poin penting yang diperhatikan dalam penyusunan rancanga peraturan daerah (raperda) tentang BPD.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo, Akhid Nuryati mengatakan saat ini raperda tersebut masih dalam proses penyusunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110/2016 tentang BPD telah mengamanatkan kewajiban adanya unsur perempuan dalam struktur BPD.

Hal ini jadi poin penting karena sifatnya wajib dan harus terwakili.

Setidaknya satu orang anggota perempuan harus ditempatkan dalam struktur keanggotaan berjumlah minimal lima orang dan maksimal sembilang orang.

"Tidak boleh tidak ada. Harus ada minimal satu perempuan di dalan BPD," kata Akhid, Selasa (29/5/2018).

Baca: Kades dan Perangkat Desa di Kulonprogo Nikmati THR

Hal itu dirasanya krusial mengingat pentingnya peranan BPD dalam komposisi pemerintahan di desa.

Kehadiran BPD juga semakin diperlukan lantaran desa harus mengelola dana desa yang jumlahnya cenderung terus meningkat sehingga BPD akan menjalankan fungsi pengawasannya.

Lalu, BPD juga terlibat sejak tahap perencanaan hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta menampung aspirasi masyarakat.

Peraturan yang tengah disusun itu akan menjadi jaminan hukum BPD dalam menjalankan fungsinya.

"Perda yang akan disahkan nanti akan menegaskan peran BPD dan mendorongnya untuk penyaluran aspirasi masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik," kata Akhid.

Baca: Pemkab Kulonprogo Dorong Digitalisasi Produk UKM

Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo juga menyebut keterwakilan perempuan menjadi unsur penting dalam BPD.

Eksekutif dalam hal ini juga berpendapat bahwa Perda BPD nanti perlu memberi ruang terkait model pengisian keanggotaan BPD, yakni melalui pemilihan langsung atau justru lewat musyawarah perwakilan.

Hasil skoring atas pilihan sikap pemdes, pemerintah kabupaten dalam hal ini menilai pengisian lebih tepat dilakukan secara musyawarah.

"Ini mencakup unsur keterwakilan wilayah maupun unsur perempuan berdasarkan pertimbangan aspek finansial, teknis, hingga dampak psikologis paska pengisian," katanya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Singgih Wahyu Nugraha
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved