Bupati Kulonprogo Tak Kapok Temui Warga Penolak Bandara

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Warga penolak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) tetap bergeming dengan pendiriannya untuk tidak melepas tanah bagi kepentingan mega proyek tersebut.

Mereka bahkan bersikap tak acuh meski Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menemui langsung sesepuh warga penolak bandara beberapa waktu lalu.

Seolah, kedatangan orang nomor satu di Kulonprogo itu tak membawa pengaruh apapun terhadap pendirian warga.

Atas hal ini, Hasto menyatakan tak kapok dan akan kembali menemui warga penolak itu untuk berkomunikasi dan membuka ruang dialog.

Ia ingin berupaya untuk terus berikhtiar dan meluruskan niat sebelum berserah diri.

Baca: Warga Penolak Pembangunan Bandara Kulonprogo: Hidup Mati Saya di Sini

"Ya ngga lah. Kapok itu kan kalau ada pamrih tertentu. Sedangkan pamrih kami itu hanya ingin membantu warga yang harus terelokasi. Kalau ngga ketemu, gimana penyelesaiannya? Saya pasti akan menemui warga lagi, hari ini atau besok. Itu harus," kata Hasto seusai Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM) di Desa Sukoreno, Sentolo, Kamis (26/4/2018).

Dalam pertemuan, Hasto akan menyampaikan upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk membantu warga dalam persoalan tersebut. 

Menemui warga untuk berdialog disebutnya sebagai proses yang harus dilakukan sebagai bagian dari ikhtiar atau usaha penyelesaian permasalahan.

Meski begitu, Hasto menyebut pihaknya tidak harus optimistis warga akan bersedia membuka ruang dialog.

Pun tujuan pertemuan dengan warga itu adalah silaturahmi dengan menyampaikan niat baik sekaligus memberi pemahaman kepada warga.

Dirinya melihat warga penolak tetap warganya yang harus dibantu.

Dengan pertemuan itu pihaknya berharap warga penolak dibukakan hatinya dalam menyikapi persoalan.

Baca: Warga terdampak Bandara Kulonprogo Tolak Terima SP 3 dari AP 1

"Diterima atau tidak, itu urusan nomor tiga lah. Kami hanya silaturahmi dan menyampaikan dengan baik. Kalau belum sempat menyampaikan dan mereka digusur terus gimana? Itu kan warga kami," jelas Hasto.

Hanya saja, Hasto mengaku belum tahu kepastian pelaksanaan pengosongan lahan karena hal itu menjadi ranah kewenangan PT Angkasa Pura I sebagai pemrakarsa pembangunan bandara.

Namun, pada Kamis (26/4/2018) ini menurutnya akan ada rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan AP I sekaligus bersilaturahmi dengan Pura Pakualaman. 

"Pembahasan saya kira ya persiapan untuk pengkondisian pasca SP III (surat peringatan pengosongan lahan). Pelaksanaan belum ditentukan, nanti saya kira akan ditentukan," kata Hasto.

Solusi bagi warga yang masih bertahan di dalam area lahan Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan bandara itu menurutnya akan dilakukan dalam konsep kasuistik sesuai permasalahan yang dihadapi.

Contoh, warga yang tidak punya tanah lain akan direlokasi ke lahan Paku Alam Ground (PAG).

Sedangkan warga yang memiliki bidang tanah lain di luar IPL akan dibantu untuk pindahan.

Demikian juga warga yang belum mencairkan dana ganti rugi pembebasan lahan yang dititipkan di pengadilan.

"Kalau mau ambil, kami juga membantu biar cepat bagaimana caranya dan difabel kami urus sebaik-baiknya. PAG yang diganti rugi juga dimungkinan dibelikan tanah lagi oleh Pura Pakualaman sehingga bsia dipakai jadi lahan produktif untuk rakyat," kata Hasto.

Baca: Bupati Kulonprogo Komitmen Dampingi Warga Penerima SP3

Sementara itu, AP I pada Rabu (25/4/2018) lalu melayangkan 71 pucuk SP III pengosongan lahan kepada sejumlah warga sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam tahapan pembebasan lahan.

Penolakan warga untuk menerima surat tersebut dicatatkan dalam berita acara dan didokumentasikan.

Namun begitu, AP I masih bungkam dan belum mau menyebutkan waktu pengosongan lahan tersebut namun bisa dipastikan sebelum memasuki bulan puasa atau pertengah Mei 2018 nanti. 

"Setelah SP III, kami akan lakukan pengosognan dengan langkah tegas namun terukur dan tanpa mengesampingkan kebutuhan masyarakat. Kita lihat nanti karena ini jadi keputusan bersama antara AP I, Pemda, dan aparat. Belum diputuskan waktunya. Ya, secepatnya lah. Saya kira jangan sampai bulan puasa," jelas Juru Bicara Proyek Pembangunan NYIA PT AP I, Agus Pandu Purnama.

Pandu mengatakan, pihaknya selalu siap dan terbuka untuk membuka ruang dialog dengan warga yang masih bertahan menolak pembangunan bandara tersebut.

Hal ini dilihatnya sebagai jalan terbaik dalam mencegah terjadinya friksi (perpecahan) antar pihak akibat perbedaan pandangan dalam menyikapi proyek tersebut.

Namun begitu, terkait kemungkinan pemberian diskresi (keringanan) lagi seperti yang pernah dilakukan untuk warga eks Wahana Tri Tunggal (WTT), hal itu menurut Pandu sudah tidak mungkin dilakukan lagi.

Pihaknya hanya berharap warga dengan kesadaran sendiri bisa segera meninggalkan rumah atau lahannya dan mengambil barang yang masih bisa dimanfaatkan kembali.

Baca: Bandara NYIA Kulonprogo Pertahankan Kawasan Hijau Pertanian

"Waktu itu kami sudah berikan peluang dan waktu (diskresi) yang kemudian dimanfaatkan WTT dan sebagian lain tidak memanfaatkannya. Kembali lagi hitung mundur target operasi bandara, diskresi sudah tidak memungkinkan lagi. Sudah selesai dan sekarang kami berharap warga bisa segera pindah dengan kesadarannya kemudian mengambil haknya," kata Pandu.(TRIBUNJOGJA.COM)