Bandara Kulonprogo

Tuntutan Ditolak, Warga Korban Penggusuran Bandara Kulonprogo akan Gugat PLN dan Angkasa Pura

Tuntutan ditolak, warga korban penggusuran bandara Kulonprogo akan gugat PLN dan Angkasa Pura

Tuntutan Ditolak, Warga Korban Penggusuran Bandara Kulonprogo akan Gugat PLN dan Angkasa Pura
Tribun Jogja/ Ahmad Syarifudin
Orator terus melakukan orasi menuntut PLN untuk menyambung listrik miliki warga yang diputus secara sepihak. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ahmad Syarifudin

TRIBUNJOGJA.COM - Warga terdampak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulonprogo akan menggugat PT Angkasa Pura 1 dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) area Yogyakarta secara perdata.

Sikap ini terpaksa diambil, buntut dari ditolaknya permintaan warga yang meminta PLN area Yogyakarta menyambungkan kembali arus listrik kepada warga yang terdampak pembangunan Bandara.

Penasehat hukum warga, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mencoba menggugat secara perdata PLN dan PT Angkasa Pura 1 tentang Undang-undang (UU) konsumen yang menurutnya telah dilanggar oleh pihak PLN.

"(Langkah kedepan) Kami akan coba gugat PLN secara perdata, tentang UU konsumen yang telah di langgar PLN. Dimana Monopoli listrik yang dilakukan PLN telah mengecewakan konsumen di Kulonprogo," terang Budi, Selasa (10/4/2018).

Dikatakan Budi, alasan pemutusan listrik yang dilakukan oleh pihak PLN karena mendapatkan order pemutusan listrik dari PT Angkasa Pura 1 yang menyatakan telah menguasai hak tanah Bandara Kulonprogo melalui konsinyasi.

Padahal, menurut dia, konsinyasi dilakukan setelah PLN memutuskan aliran listrik terhadap warga.

Oleh sebab itu, pihaknya mengaku keberatan dan akan melakukan gugatan secara perdata.

"Rencana gugat dalam waktu dekat. Kami akan koordinasi terlebih dahulu dengan warga dan tim hukum untuk membuat langkah hukum terhadap Angkasa Pura dan PLN," jelas dia.

Diterangkan Budi, kondisi saat ini di tanah terdampak penggusuran bandara Kulonprogo ada 37 rumah, 86 Kepala Keluarga (KK) dan 300 lebih jiwa manusia yang tidak mendapatkan haknya, karena aliran listriknya telah diputus.

"Kondisi di sana (gelap) tidak ada listrik sama sekali, warga diisolasi dengan portal, hak ekonomi terampas, hak hidup warga terampas. Ini sangat disayangkan. Pemerintah tidak membuka ruang dialog kepada warga yang menolak penggusuran atas dalih pembangunan," terang dia.

Sementara itu, Manager PLN Area Yogyakarta, Eric Rossi mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika memang warga terdampak akan melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan.

"Silahkan bebas melakukan gugatan hukum. Kami akan menjalani sesuai prosedur," terangnya. (tribunjogja)

Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved