AP I: Diskresi WTT Segera Kami Bayarkan Seluruhnya

Rencananya, Jumat (23/3/2018) mendatang pembayaran ganti rugi akan dilakukan.

Penulis: Singgih Wahyu Nugraha | Editor: Ari Nugroho
Tribun Jogja/ Tantowi Alwi
General Manager Bandara Adisucipto Yogyakarta, Agus Pandu Purnama, saat diwawancarai oleh awak media, Senin (18/12/2017). 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Juru Bicara Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), Agus Pandu Purnama membenarkan telah disetujuinya permohonan diskresi WTT.

Rencananya, Jumat (23/3/2018) mendatang pembayaran ganti rugi akan dilakukan.

Kepastian itu didapatkan setelah rapat koordinasi percepatan pembangunan bandara yang digelar bersama Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah serta instansi terkait, Selasa (20/3/2018).

Disebutkan, nilai ganti rugi dari hasil pengukuran dan penilaian ulang aset bangunan, tanam tumbuh, dan SPL warga eks WTT itu mencapai sekitar Rp20 miliar untuk 99 warga.

"Dengan adanya kepastian diskresi dari Kementerian ATR/BPN ini, pembayaran kepada warga eks WTT yang selama ini telah menunggu akan kami bayarkan seluruhnya. Sesuai hasil penilaian appraisal kali kedua, semuanya akan dibayarkan," kata Pandu di Kulonprogo, Rabu (21/3/2018) sore.

Baca: Diskresi Dikabulkan, WTT Gembira Bisa Nyicil Ayem

Pandu menegaskan, diskresi ini adalah langkah terakhir yang bisa dilakukan dalam tahap pembebasan atas lahan yang pemiliknya semula melakukan penolakan.

Diskresi seperti didapatkan WTT dimungkinkan tidak akan muncul lagi dan skema yang sama tidak mungkin diterapkan kepada warga yang kini masih bertahan menolak seandainya nanti mereka berubah sikap.

Proses penilaian ulang dari appraisal sudah final dengan nilai ganti rugi telah ditetapkan dari kegiatan pengukuran dan penilaian ulang sebelumnya.

"Kami sudah memberikan kesempatan dan bahkan ditambah waktu. Tapi, kalau sekarang sudah tidak memungkinkan lagi (diskresi untuk warga penolak)," kata dia.

Baca: Cari Kepastian Diskresi, Mantan Penolak Bandara NYIA Surati Bupati hingga Presiden

Di sisi lain, pihaknya akan kembali melakukan pendekatan kepada warga terdampak pembangunan bandara (Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo/PWPP-KP) yang hingga kini masih bertahan menolak.

Rencananya, AP I bersama pemerintah daerah setempat akan menjadwalkan agenda pertemuan langsung dengan warga penolak tersebut.

Dari pertemuan itu diharapkannya muncul kesadaran warga untuk segera pindah dari lahan yang saat ini secara legal hukum sudah jadi milik negara setelah dikonsinyasi.

"Paling tidak, pekan depan kami akan jadwalkan pertemuan dengan warga. Harapannya, mereka dengan kesadaran sendiri meninggalkan lahan tersebut. Kami ingin pelepasan tanah ini kondusif dan masyarakat menyadari pentingnya program strategis nasional (PSN) Ini untuk DIY dan Kulonprogo," kata Pandu.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo berharap pembayaran dana ganti rugi hasil diskresi WTT itu bisa dibayarkan secepatnya atau sebelum eksekusi pembersihan lahan dituntaskan AP I.

Pihaknya juga berharap masyarakat yang masih menolak dengan atau tanpa alasan itu bisa diajak berdiskusi bersama.

Pemkab dalam hal ini akan berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mencarikan solusi sesuai kemampuan.

"Akuisisi lahan kami harapkan bisa rampung di Maret 2018," kata Hasto.(TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved