Pendataan KMS di Kota Yogyakarta Tak libatkan RT
Pihak RT baru mengetahui adanya pencabutan itu setelah beberapa warga mengadukan permasalahan ini ke pihak RT.
Penulis: Agung Ismiyanto | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Problem Kartu Menuju Sejahtera (KMS) tidak tepat sasaran masih kerap terjadi.
Hal itu diduga muncul akibat ketidakakuratan data kependudukan dan perubahan taraf hidup warga yang dimiliki pemerintah.
Ketua RT 05, Jlagran, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Slamet menjelaskan, tidak hanya Andoyo dan Arif saja, total di wilayahnya ada tiga kelurga yang dicabut KMS-nya.
Selain itu, kata Slamet, pihak RT tak pernah diajak turun langsung dalam mensurvei calon penerima KMS.
Pihaknya pun tak pernah diberitahu kalau ada penerima KMS yang dicabut KMS-nya.
Baca: KMS Warga Kota Yogya Ini Dicabut Tanpa Pemberitahuan
"Kami tak pernah diajak ikut survei. Harusnya kan melibatkan RT atau RW agar tepat sasaran," katanya.
Pihak RT baru mengetahui adanya pencabutan itu setelah beberapa warga mengadukan permasalahan ini ke pihak RT.
"Kalau dari pengamatan kami mereka masih layak mendapat KMS. Makanya saya harap kalau mau survei mbok RT dilibatkan biar bisa menunjukkan mana-mana yang membutuhkan," jelas Slamet.
Detail verifikasi
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Data Informasi dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Esti Setyarsi kepada Tribun Jogja, Kamis (8/3/2018), mengklaim pendataan dan verifikasi data sudah sangat detail.
Sehingga, jika memang ada aduan dari masyarakat yang merasa tidak menerima KMS, pihaknya bisa membeberkan alasan dan data valid yang didapatkan petugas.
Baca: Sebagian Warga Sengaja Ingin Dicap Miskin Demi KMS
”Kebanyakan yang mengadukan adalah KK yang masih memiliki anak sekolah. Namun, kami tentu berpijak pada parameter dan juga hasil-hasil verifikasi yang ada, ” ulasnya.
Disinggung adanya keluarga mampu yang menggunakan KMS untuk kepentingan sekolah, kata Esti bukan lagi rahasia umum.
Namun, dia mengklaim pihaknya tetap tidak akan menerima warga mampu yang memanfaatkan data KMS untuk kepentingan kuota sekolah negeri.
”Ada yang datang ke kami dan minta dimasukkan KMS, namun kami tolak karena tidak memenuhi persyaratan parameter dan verifikasi,” tegasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)
